Pelita News I Indramayu – Seluruh fraksi di DPRD Indramayu menyampaikan hasil reses masa persidangan pertama tahun 2026 di gedung DPRD setempat, kemarin. Dari paparan perwakilan fraksi-fraksi terungkap masih banyak masalah yang harus dituntaskan oleh pemerintah.
Amri Amrullah mewakili Fraksi PKB memaparkan beragam persoalan krusial mulai dari kesehatan, pendidikan, lingkungan, hingga infrastruktur yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Dalam bidang kesehatan, Fraksi PKB menilai program Universal Health Coverage (UHC) telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat sehingga harus tetap menjadi prioritas anggaran daerah.
“Kesehatan merupakan urusan wajib dan pelayanan dasar, maka program UHC harus tetap berlanjut dan dianggarkan secara penuh,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti persoalan pendataan peserta BPJS PBI yang dinilai masih belum optimal. Pembaruan data penerima bantuan iuran harus dilakukan secara cepat dan tepat agar masyarakat tidak kehilangan hak layanan kesehatan.
“Proses pembaruan data tidak boleh berlarut-larut karena menyangkut hak dasar masyarakat dalam memperoleh jaminan pelayanan kesehatan,” kata dia.
Di sektor pendidikan, Fraksi PKB menerima banyak masukan masyarakat terkait program MBG yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya.
Berikutnya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah persoalan layanan kesehatan dan air bersih. Bahkan menyoroti kebijakan penonaktifan peserta BPJS Kesehatan kategori PBI JKN yang dinilai berdampak pada masyarakat miskin, terutama pasien gawat darurat.
“Penonaktifan BPJS PBI JKN menyebabkan banyak pasien prioritas tidak lagi mendapatkan pelayanan kesehatan, padahal mereka sangat membutuhkan penanganan medis,” kata Wanirih, mewakili Fraksi PDI Perjuangan.
la juga menyoroti pelayanan puskesmas yang dinilai belum maksimal, mulai dari pegawai yang tidak berada di tempat saat jam kerja hingga stok obat yang sering kosong. “Akibatnya, pasien BPJS harus membeli obat di luar. Kami minta pemerintah daerah mengevaluasi kinerja dan memastikan ketersediaan obat,” tegasnya.
Pada sektor pelayanan air bersih, PDIP menyoroti masalah debit dan kualitas layanan Perumdam Tirta Dharma Ayu serta tarif air yang dinilai masih mahal. “Kami mendorong evaluasi tata kelola dan tarif air agar pelayanan maksimal dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Wanirih.
Selain itu, PDIP juga meminta pemerintah daerah meningkatkan pencegahan penyakit demam berdarah di musim pancaroba. @safaro
