Pelita News | Cirebon Timur – Aktivis muda Cirebon Timur, R. Hamzaiya, S. Hum, menyampaikan harapan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera merealisasikan janji bantuan anggaran sebesar Rp20 miliar yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur di Desa Tonjong, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon.
Janji tersebut disampaikan secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Cirebon Timur tepatnya pada saat melaksanakan Shalat Idul Adha Jum’at 6 Juni 2025 lalu di Masjid Nurul Huda Desa Tonjong, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon.
Namun, sudah lebih dari dua bulan berlalu, hingga kini, menurut Hamzaiya, belum terlihat tanda-tanda realisasi atau progres administratif yang bisa menjadi kepastian bagi masyarakat. Ia berharap hal ini tidak menjadi preseden buruk, mengingat sebelumnya publik juga sempat dikecewakan oleh janji bonus Pemprov Jabar untuk tim Persib Bandung yang ternyata tidak dapat dipenuhi sesuai ekspektasi.
“Kami tentu memahami bahwa proses perencanaan dan penganggaran memerlukan waktu dan prosedur. Namun, ketika sebuah janji sudah disampaikan secara terbuka oleh seorang kepala daerah, harapan masyarakat pun secara otomatis terbentuk. Jika kemudian realisasinya lambat atau tidak jelas, maka wajar jika publik mulai mempertanyakan,” ungkap Hamzaiya di Cirebon.
Menurutnya, Desa Tonjong memang sangat membutuhkan perhatian khusus dalam bidang infrastruktur. Wilayah yang terletak di bagian timur Kabupaten Cirebon ini selama bertahun-tahun menghadapi tantangan pembangunan, mulai dari kondisi jalan desa yang rusak, terbatasnya akses penghubung antarwilayah, hingga fasilitas umum yang belum memadai.
“Janji Rp20 miliar itu adalah titik harapan baru bagi warga Desa Tonjong. Kami bukan menekan, tapi mengingatkan, karena masyarakat di akar rumput sangat menaruh harapan besar pada janji tersebut,” tambahnya.
R. Hamzaiya juga menyinggung pengalaman publik Jawa Barat terkait janji bonus untuk klub sepak bola Persib Bandung yang sempat diumumkan oleh Pemprov, namun realisasinya menimbulkan polemik karena tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Ia menilai, hal itu menjadi pelajaran penting bagi pejabat publik agar lebih berhati-hati dan terukur dalam menyampaikan janji, terutama dalam forum yang disaksikan publik luas.
“Kami tidak ingin pengalaman seperti janji bonus untuk Persib kembali terulang dalam konteks pembangunan desa. Apalagi ini menyangkut kehidupan masyarakat langsung, bukan hanya soal simbol atau kebanggaan daerah,” kata Hamzaiya.
Ia menyatakan bahwa janji pemerintah kepada rakyat adalah kontrak moral yang seharusnya dijaga, bahkan jika kondisi anggaran mengalami perubahan. Dalam situasi seperti itu pun, menurutnya, yang diperlukan adalah komunikasi terbuka dan transparan kepada masyarakat.
“Kalaupun ada dinamika fiskal atau revisi perencanaan, sebaiknya disampaikan secara resmi. Jangan biarkan janji itu menguap tanpa penjelasan, karena yang paling terdampak adalah kepercayaan publik,” ujarnya.
Hamzaiya juga mendorong DPRD Provinsi Jawa Barat untuk turut aktif mengawal proses ini dan memberikan kejelasan kepada masyarakat Desa Tonjong mengenai status anggaran tersebut. Ia menilai bahwa fungsi pengawasan DPRD sangat penting untuk memastikan tidak ada program prioritas yang tertinggal atau terabaikan.
“Kami percaya Gubernur Deddy Mulyadi memiliki komitmen kuat untuk mendorong pembangunan yang merata. Karena itu, kami juga yakin beliau tidak akan membiarkan harapan masyarakat di Cirebon Timur dibiarkan menggantung,” tuturnya.
Sebagai penutup, R. Hamzaiya menyatakan bahwa masyarakat sipil di Cirebon Timur siap mendukung dan mengawal program-program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Ia berharap komunikasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan warga desa bisa terus ditingkatkan demi terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. @Ries
