PENGUNGKAPAN DAN PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI HARUS MENJADI CAMBUK DAN PERHATIAN BAGI YANG LAINNYA

Kabupaten Cirebon,PN
Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag, dalam wawancaranya dengan Jurnalis Harian Pelita News, selasa ( 16/3/21 ) mengaku telah sering melakukan pembinaan dan mengingatkan pejabat dan bawahannya dari Kadis hingga kepada Pemerintahan terendah dilingkunagan wilayah Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk bekerja dan mengabdi sebagai pelayan masyarakat dengan baik sesuai tupoksi dan aturan agar tidak tersandung persoalan atau kasus hukum namun tetap saja ada pejabat atau pemimpin yang harus berurusan dengan hukum bahkan bahkan ditetapkan tersangka kasus hukum ” kami tidak akan ikut ikut dalam urusan keputusan yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, kami tidak akan ikut campur, itu urusan diduga oknum dengan pihak kejaksaan sebagai contoh kasus hukum yang menjerat diduga salah seorang kepala dinas, biarkan proses hukum berjalan dan itu merupakan konsekuensinya yang harus dihadapi dan harus dipertanngungjawabkan ” tegasnya.
Pengungkapan dan penetapan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi harus menjadi cambuk dan perhatian bagi yang lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, oleh karena itu bekerja dan jalankan tugaslah dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang ada ” tandasnya.
Lanjut H. Imron saya sering mengadakan dan melakukan pembinaan bahwa kita bekerja itu harus benar dan sesuai aturan serta hati hati ” ingat sekarang ini zaman sudah berubah, semua mengawasi kita termasuk masyarakat maka kerjalah yang benar dan baik ” ucap Bupati Cirebon H. Imron.
Langkah Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon yang telah mengungkap kasus dugaan korupsi dan menetapkan tersangka diduga seorang kepala dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon mendapatkan apresiasi dari Kepala Divisi Hukum Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi ( KPK Tipikor ) Sunoko, SH, ” dilingkungan wilayah Kabupaten Cirebon ini harus dibersihkan dari pejabat atau pemimpin yang bermental korup dan sudah saatnya lingkungan wilayah Kabupaten Cirebon harus bebas dari korupsi sehingga masyarakat dilingkungan wilayah Kabupaten Cirebon merasakan bentuk dari kemajuan dan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah dengan pemberian bantuan baik pusat, provinsi, daerah maupun bantuan lainya ” imbuhnya.
Maka saya sebagai Kepala Divisi Hukum DPP KPK Tipikor mensupport dan mendukung penanganan, pengungkapan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Cirebon dan saya juga berharap agar aparat penegak hukum di Kabupaten Cirebon tidak perlu takut untuk mengungkap dan menetapkan diduga oknum sebagai tersangka dugaan kasus korupsi, tutupnya. ( Nurzaman )