Kabupaten Cirebon, PN
Bisakah Pemilihan Kepala Desa atau Kuwu ( Pilwu ) tanpa politik uang.
Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades ) atau Pemilihan Kuwu ( Pilwu ) mestinya menjadi pendidikan politik yang sehat dan bersih, tak boleh dikotori oleh praktek politik uang.
Sejatinya pilkades atau pilwu ini sebagai upaya menciptakan tatanan baru, menata serta memperbaiki kembali pemerintahan untuk menjadi lebih baik demi terciptanya peningkatan perkembangan pembangunan, kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat dilingkungan wilayah desa tersebut.
Politik uang yang dimaksud adalah diduga membagi bagi uang kepada calon pemilih sebagai pengganti karena masyarakat tidak kerja pada saat pencoblosan.
Politik uang dalam konteks pilkades atau pilwu ini diduga masih menjadi bagian dari pemilihan Kepala Desa atau Kuwu.
Menjawab dan menanggapi hal tersebut, Journalist Harian Pelita News, rabu ( 17/11/21 ) menemui Ketua Lembaga Studi Daerah ( Lesda ) Kabupaten Cirebon Abdurohim, ditegaskannya untuk menjawab dan menanggapi hal tersebut terkait diduga adanya politik uang ( money politik ) tidak mudah, pasalnya politik uang dalam derajat tertentu masih menjadi budaya diduga dimasyarakat ” ada yang menganggap sebagai ongkos politik, ada yang menilai bahwa politik uang itu sebagai sesuatu yang lumrah ” tegasnya.
Menurutnya ikhtiar pemerintah misalnya pemerintah Kabupaten Cirebon dalam meminimalisasi politik uang pada pilkades atau pilwu sebenarnya sudah dilakukan dengan cara membiayai seluruh keperluan pilkades atau pilwu artinya biaya yang biasanya ditanggung calon kepala desa atau kuwu kini ditanggung pemerintah dan ini sebenarnya meringankan biaya bagi calon kepala desa atau kuwu namun biaya pilkades atau pilwu yang sudah ditanggung pemerintah ini belum menghilangkan politik uang, katanya.
Dengan biaya yang telah ditanggung pemerintah misalnya pemerintah Kabupaten Cirebon sebenarnya calon kepala desa atau kuwu sudah tidak perlu lagi dipusingkan dengan biaya pilkades atau pilwu, calon kepala desa atau kuwu tinggal membuat program kerja untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka layak dipilih ” masyarakat harus mulai membiasakan memilih kepala desa atau kuwu dengan program kerja yang disampaikan oleh calon kepala desa atau kuwu, kalau misalnya program kerja calon kepala desa atau kuwu itu bagus, memiliki kapasitas dan memiliki jiwa kepemimpinan, menurut saya, itulah yang harus dipilih, oleh karena itu masyarakat harus cerdas didalam memilih pemimpin tingkat desa ini ” tandas Abdurohim.
Pilkades atau pilwu haruslah dijadikan media pendidikan politik yang sehat ” politik uang ( money politic ) merupakan fenomena yang dapat mendeligitimasi elektoral didalam demokrasi, dalam demokrasi politik kita, tutur Ketua Lesda.
Lanjutnya politik uang atau money politik maka politik akan bergeser dari mekanisme mewujudkan kepentingan masyarakat atau bersama menjadi diduga untuk kepentingan pribadi, diduga keluarga dan diduga kroni kroninya ” politik uang juga menjadikan adanya lingkaran tiada putus antara politik korupsi dan korupsi politik ” ungkapnya.
Saya mengajak marilah kita bangun didalam pesta demokrasi termasuk pesta demokrasi tingkat desa dengan politik yang sehat dan bersih sehingga nanti In Syaah Allah akan terwujud dan tercipta pemerintahan termasuk pemerintahan desa yang akuntabilitas, transparansi dan responsivitas, bekerja lebih baik dengan peningkatan perkembangan pembangunan, kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik dan lebih maju serta mandiri, pungkas Ketua Lesda Kabupaten Cirebon Abdurohim. ( Nurzaman )
