Indramayu, PN
Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si mensosialisasikan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap puluhan pelaku UMKM di Kabupaten Indramayu. Sosialisasi yang dihadiri Pembina UMKM Kabupaten Indramayu/Kabupaten/Kota Cirebon, dr. Hj. Ratnawati, M.KKK dan Ketua DPC Partai Demokrat Indramayu Nico Antonio ini dipusatkan di Aula Hotel Handayani, Selasa (2/8/202).
Dengan sosialisasi itu BSN dan DPR RI mengajak agar pelaku UMKM bisa meningkatkan mutu usahanya juga menciptakan kepercayaan masyarakat luas sebagai konsumen untuk memastikan kesehatan, keselamatan, serta keamanan produk dan penggunanya.
Herman Khaeron mengatakan sosialisasi SNI merupakan upaya jemput bola kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena menurutnya, kemungkinannya sangat kecil pelaku usaha mikro (kecil) akan mengurus proses untuk mendapatkan label SNI. Kalau usaha menengah masih mungkin.
“Kami melakukan sosialisasi SNI dengan BSN. BSN merupakan mitra kerja Komisi 6 DPR RI. Proses SNI gratis,” kata Hero sapaan akrabnya usai sosialisasi.
Oleh karenanya kata dia, mendukung upaya SNI bagi pelaku UMKM, maka anggaran SNI khusus untuk UMKM ditambah lagi dan budget APBN diperbesar.
“Kami memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM agar produknya ber SNI. Banyak keuntungan kalau usahanya mendapatkan label SNI. Dengan label SNI adanya kepastian keamanan produk,” beber dia.
Menyinggung sampai kapan target SNI, ia mengatakan butuh waktu panjang. Namun demikian dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kalau tingkat kesadaran pelaku UMKM dan masyarakat semakin tinggi biasanya lebih mempercepat proses tersebut. Tapi kalau mereka acuh tak acuh, akan lama maka pemerintah harus agresif menjemput bola.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Standar Argo, Kimia Kesehatan, Dan Halal BSN, Wahyu Purbowasito Setyo Waskito, mengaku jumlah pelaku UMKM yang berlabel SNI masih sangat sedikit. Prosentasinya masih belum 1 persen. Masih minimnya labelisasi SNI itu kata dia karena informasi tidak masuk ke pelaku UMKM, ada anggapan kenapa harus SNI kalau usahanya sudah laku.
“Mereka masih bingung apa untungnya SNI buat UMKM,” kata dia.
Untuk menggerakan agar pelaku UMKM bisa mendapatkan label SNI pihaknya mengajak mitra kerja yakni Komisi 6 DPR RI untuk mensosialisasikan hal tersebut.
Menurutnya, selain membina hubungan baik dengan mitra kerja juga melaksanakan program bagaimana meningkatkan mutu produk UMKM pada tataran teknis. PIhaknya juga mengajak pelaku UMKM yang hadir akan tergerak untuk menerapkan SNI. (saprorudin)
