Indramayu, PN
Melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, Hari Lahir Pancasila kini diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Juni. Tanggal ini juga ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional.
Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut merujuk pada sejarah diigulirkannya Pancasila pada 1 Juni 1945 oleh Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Menurut Ketua Umum DPC Projo Kabupaten Indramayu, Agus Suwarjono, peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum substantif dalam melakukan reaktualisai, revitalisasi dan pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Pancasila merupakan Kalimatun Sawa’ (Common Platform) atau titik temu yang menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang berlatar pluralistik. Menyatukan keragaman etnis, ras, budaya dan agama,” kata dia dalam rilisnya, Rabu (2/6).
Revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sambungnya, menyadarkan kepada bangsa ini untuk mengamalkan dan merealisasikan nilai-nilai baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara.
“Jadi menurut saya peringatan Hari Lahir Pancasila ini jangan hanya sekedar seremonial belaka, tapi harus ada keseriusan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk menjalankan nilai-nilainya sehingga pembangunan khususnya di Indramayu ini semakin maju ke depan,” beber Direktur INTRAS.
Agus menyebutkan, bahwa nilai-nilai Pancasila lahir dari jiwa seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara bisa diterima semua elemen masyarakat Indonesia sekaligus menjadi perekat dan pelita di tengah bangsa yang plural dan majemuk.
Baginya, Pancasila sebagai dasar negara menghadapi tantangan yang tidak ringan baik dari serangan faham luar maupun rendahnya etos bangsa Indonesia itu sendiri. Menurutnya inilah yang menjadi tugas berat sebagai sebuah bangsa.
“Tantangan Pancasila setelah 23 tahun reformasi ini adalah bagaimana bangsa dan negara Indonesiia sepenuhnya berdaulat. Terutama berdaulat dalam bidang politik-keamanan, bidang pangan, energi, pertambangan, perkapalan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sektor-sektor publik lainnya,” sebut mantan Ketua BPC HIPMI Kabupaten Indramayu ini.
Agus mengingatkan upaya reaktualisasi dan revitalisasi Pancasila bukan hanya tugas pemerintah, legislatif, dan yudikatif saja akan tetapi merupakan tugas bersama seluruh elemen masyarakat Indonesia.
Namun demikian, menurutnya pemerintah (daerah) sebagai penyelenggara negara perlu melakukan sosialisasi yang massif berkelanjutan kepada masyarakat, tentang hakikat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam memperkuat proses pembangunan lahir dan batin. (saprorudin)
