Pelita News | Kab. Cirebon – Rencana pembangunan pabrik sepatu PT Cingluh di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan ekonomi daerah dan membuka ribuan lapangan pekerjaan. Namun di tengah harapan itu, muncul sejumlah pihak yang diduga mengatasnamakan warga Gebang untuk kepentingan tertentu.
Menanggapi hal tersebut, tokoh masyarakat Cirebon Timur yang juga putra asli Gebang, H. Dade Mustofa Efendi, menyatakan sikap tegas untuk mengawal investasi dan menjaga kondusivitas wilayah.
Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit, kehadiran industri padat karya seperti PT Cingluh sangat dibutuhkan masyarakat Gebang dan Cirebon Timur. Untuk itu, segala bentuk provokasi yang menghambat investasi tidak boleh dibiarkan.
“Kami secara tegas menolak siapa pun yang mengatasnamakan masyarakat Gebang untuk menciptakan kegaduhan. Kalau ada pihak yang mengklaim mewakili warga, seharusnya terlebih dahulu berdialog dan duduk bersama dengan kami,“ tegasnya, Rabu (22/7/2026).
Ia menambahkan, masyarakat Gebang saat ini sangat membutuhkan pekerjaan. Karena itu, jangan sampai ada pihak yang mengganggu kebutuhan dasar warga demi kepentingan pribadi atau kelompok.
“Kami sangat membutuhkan pekerjaan di masa sulit seperti sekarang. Jadi jangan ganggu kebutuhan hidup warga kami. Kepada pihak luar yang bukan warga maupun putra asli Gebang, hormatilah masyarakat kami. Kami masih mampu berkomunikasi dengan perusahaan yang ingin berinvestasi di wilayah kami. Kalau terus direcoki dan diganggu, kami tentu tidak akan tinggal diam,“ ujarnya.
H. Dade menegaskan dukungannya terhadap rencana pembangunan PT Cingluh sebagai langkah konkret mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mendorong agar perusahaan bersama pemerintah daerah memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya warga Gebang dan Cirebon Timur, secara adil, transparan, serta bebas dari praktik pungutan liar maupun permainan oknum.
Sebagai Ketua Pengawas Forum Wong Gebang Bangkit (FWGB), H. Dade mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan iklim investasi yang sehat agar pembangunan dapat segera terealisasi.
Di akhir keterangannya, H. Dade mempertanyakan pihak-pihak dari luar Gebang yang mengklaim mewakili masyarakat lokal dengan mengangkat isu sosial, kelayakan, hingga perizinan proyek.
“Sejak awal proses komunikasi publik dan penyusunan AMDAL, masyarakat lokal sudah dilibatkan. Lalu tiba-tiba muncul pihak yang mengatakan warga tidak dilibatkan, padahal mereka sendiri bukan warga Gebang tetapi justru mengatasnamakan masyarakat Gebang. Pertanyaannya, sebenarnya apa yang mereka inginkan?“ pungkasnya. @Ries
