Kabupaten Cirebon PN
Suasana Balai Desa Ujunggebang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, kembali memanas. Beberapa warga dari berbagai blok desa mendatangi kantor pemerintahan desa pada selasa 18/6/2025), dalam aksi unjuk rasa yang menuntut transparansi dan akuntabilitas Kuwu Tariman.
Dengan membentangkan spanduk dan menyuarakan orasi lantang, warga mendesak agar Kuwu Tariman segera mundur dari jabatannya. Aksi ini merupakan lanjutan dari audiensi yang sempat digelar sebelumnya, namun dinilai tak menghasilkan kejelasan dari pihak pemerintah desa.
“Tariman harus mundur! Ini bukan audiensi lagi, ini revolusi desa,” teriak beberapa, masyarakat yang ikut aksi demo orang yang dikenal vokal mengkritisi dugaan pungutan liar terkait dana panen warga, yang dikenal dengan sebutan “Dana Suksara”.
Dana Suksara dan APBDes yang Ajaib:
Isu Dana Suksara menjadi salah satu pemicu utama aksi. Warga menilai pemungutan sebesar 80 kilogram dari hasil panen warga tanpa dasar hukum yang jelas merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.
“Ini bukan budaya, ini modus. Warga diperas, uangnya ke mana? Buktikan transparansi!” ujar salah satu pengunjuk rass, juga seorang ibu rumah tangga yang turut serta dalam aksi.
Selain itu, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan 2025 juga dipersoalkan. Warga mempertanyakan keabsahan proses pengesahan anggaran, mengingat surat dari kecamatan disebut baru diterbitkan pada Maret 2025, sementara pengesahan telah dilakukan pada Desember 2024.
“Kalau begitu, logikanya, pemerintah desa kita bisa memutar waktu. Sekalian saja daftar jadi menteri,” sindir, tokoh pemuda desa.
Kuwu Bungkam, Warga Geram,” Saat diminta klarifikasi atas berbagai dugaan, Kuwu Tariman dinilai tidak mampu memberikan jawaban tegas. Sejumlah pertanyaan warga, mulai dari pemberhentian perangkat tanpa SK, pengangkatan orang dalam, hingga pengelolaan Dana Suksara, tidak dijawab secara substansial.
“Pemimpin kok gitu? Tanya ke Raksa Bumi segala! Kuwu model apa ini?” ucap salah satu warga yang disambut tawa sinis massa aksi.
Laporan Masuk ke APH, Warga Kawal Proses Hukum: Warga mengaku telah menyurati Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta melaporkan dugaan pungli dan penyelewengan anggaran ke aparat penegak hukum. Mereka menuntut pengusutan tuntas serta audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan desa.
ketika di wawancarai kartono juga menuding bahwa ada masyarakat yang dirugikan terkait masalah pajak bumi dan bangunan atau P B B, yang nilaih nya puluhan juta itukan duit pribadi masyarakat desa ujunggeng, karena itu kami cek ke dinas pendapan daerah atau dispenda kabupaten cirebon, utu tidak di setorkan, dan hanya lima puluh persenya yamg baru di bayar,” Ujar nya.
Ada Suara Berbeda: Di tengah gelombang protes, muncul pula suara berbeda dari sebagian warga. Salah satunya, Kemmol, yang dirinya mengaku putra desa ujunggebang dirinya menyayangkan ada nya aksi yang menurutnya bisa mengganggu pelayanan publik.
“Karena menurut nya kami juga ingin ada perbaikan desa ujunggebang, tapi bukan seperti ini dan mari kita kawal proses hukum nya yang kata nya sudah dilapirkan dan berjalan. Kalau terus demo, pelayanan dan program pembangunan desa bisa terhambat,” ujarnya.
Kemmol juga mengingatkan bahwa kasus ini yang kata nya sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum dan sebaiknya diselesaikan melalui jalur yang tepat yaitu melalui jalur hukum,” Kata Kemmol,” Saat diwawancarai oleh berbagai awak media.
Catatan Redaksi,” ini Aksi unjuk rasa di Desa Ujunggebang menjadi gambaran jelas bagaimana krisis kepercayaan terhadap aparatur desa dapat meledak menjadi tekanan publik yang masif. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar aspirasi, tetapi keharusan di era keterbukaan informasi saat ini.
Pemerintah desa tidak dapat lagi berlindung di balik jargon kearifan lokal untuk menutupi dugaan penyimpangan. Desa adalah milik rakyat, bukan milik pribadi pejabatnya. Sukadi
