Pelita News Indramayu
Bupati Indramayu, Hj. Nina Agustina menghadiri langsung Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara 2024 yang bertempat di Stones Hotel, Bali, Selasa (06/02/2024)
Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Negara RI tersebut bertemakan Menuju Birokrasi Berkelas Dunia: Mewujudkan Netralitas ASN dalam Bingkai Meritokrasi. Pemerintah Kabupaten Indramayu sangat mendukung Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilihan Umum pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang.
Rapat tersebut dihadiri pula oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Abdullah Azwar Anas yang membuka rapat secara virtual sekaligus menjadi keynote speaker.
Dalam sambutannya, Abdullah Azwar Anas menegaskan, reformasi birokrasi berjalan dengan baik dan harus menjadi komitmen semua pihak dari pusat hingga daerah.
“Saya harap reformasi birokrasi berjalan dengan baik. Harapan saya, semua Pemimpin Daerah disini lihat kembali manajemen kinerja, pembagian kewenangan, pengawasan, peningkatan SDM. Cita-cita kami yaitu mendorong SDM berkelas dunia, salah satunya dengan sistem seleksi terbuka”, katanya.
Abdullah Azwar Anas juga mengharapkan birokrasi harus netral karena birokrasi adalah pelayan publik, pelayan masyarakat yang harus adil. Netralitas diharapkan ditegakkan dengan baik di daerah, baik dalam Pilpres, Pemilu Legislatif maupun Pilkada.
“Core value berAKHLAK wajib dibacakan setiap upacara, dan ditayangkan sebelum rapat di setiap daerah. Visi layanan digital, harus berisi semua inovasi dan dalam satu portal pelayanan publik di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota”, ujar Abdullah Azwar Anas.
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Haryono Dwi Putranto mengatakan ASN harus memegang teguh asas netralitas.
“ASN harus memegang teguh asas netralitas. ASN yang tidak netral maka akan merugikan negara dan masyarakat dan menjadikan ASN tidak profesional,” kata Haryono.
Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian BKN 2024 dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Pj. Gubernur Bali, Sekjen Kementrian Dalam Negeri, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementrian Panrb RI, Komisioner Bawaslu RI, serta Gubernur, Wali Kota dan Bupati seluruh Indonesia. (Duliman)
