Pelita News | Ciebonkab — Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan hanya sebagai wadah ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai penghubung antara pelaku UMKM dengan pasar.
Konsep tersebut mulai diperkuat dengan peresmian fasilitas, sarana, dan prasarana KDKMP dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 dan Hari UMKM Kabupaten Cirebon 2026 di Stadion Watubelah, Sumber, Minggu (9/8/2026).
Sebanyak 116 KDKMP disebut telah terbangun dan siap beroperasi. Sementara 288 KDKMP lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Untuk menunjang aktivitas koperasi, pemerintah juga telah menyiapkan ratusan kendaraan operasional. Dukungan tersebut terdiri dari 103 unit mobil truk, 67 unit mobil double cabin, dan 98 unit kendaraan roda tiga.
Bupati Cirebon Imron meminta seluruh armada tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan koperasi, bukan sekadar menjadi fasilitas yang tersedia tanpa aktivitas produktif.
“Kami harap nanti dari pengurus koperasi bisa menggunakan mobil-mobil ini untuk kepentingan koperasi. Mudah-mudahan koperasi kita maju, ekonomi kita Kabupaten Cirebon maju,” ujar Imron.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Alex Suheriyawan, mengatakan penguatan koperasi dan UMKM telah memiliki pijakan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon tentang UMKM dan koperasi.
Namun, menurut dia, regulasi tersebut perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret agar potensi ekonomi masyarakat dapat berkembang secara bersama-sama.
Salah satu gagasan yang didorong adalah menjadikan koperasi sebagai konsolidator sekaligus offtaker bagi produk-produk UMKM.
Dengan pola tersebut, UMKM berperan sebagai produsen, sementara koperasi diharapkan membantu mengonsolidasikan, menyerap, sekaligus memperluas pemasaran produk yang dihasilkan pelaku usaha.
“Menurut data BPS, pendorong perekonomian Kabupaten Cirebon sebesar 97 persen itu adalah UMKM,” kata Alex.
Ia menilai besarnya kontribusi UMKM tersebut perlu diikuti dengan sistem yang mampu memperkuat posisi pelaku usaha, terutama dari sisi pemasaran dan penyerapan produk.
“Insyaallah dengan adanya koperasi yang menjadi konsolidator offtaker dan UMKM sebagai produsennya, mudah-mudahan kita bisa mendorong perekonomian Kabupaten Cirebon,” ujarnya.
Selain mengandalkan koperasi sebagai penghubung pasar, Pemkab Cirebon juga memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui Cirebon Inkubator Bisnis (CIB).
Program tersebut sebelumnya masuk sebagai program strategis Dinas Koperasi dan UKM. Kini, CIB telah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas Kabupaten Cirebon.
“Cirebon Inkubator Bisnis (CIB) masih dalam bentuk program strategis dinas, sekarang sudah jadi program prioritas Kabupaten Cirebon,” ujar Alex.
Pengembangan CIB diharapkan dapat berjalan beriringan dengan penguatan KDKMP. Jika koperasi mampu menjadi penghubung pemasaran, maka UMKM mendapat ruang lebih besar untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan usahanya.
Di sisi lain, pembangunan KDKMP di Kabupaten Cirebon masih terus berlangsung.
Data Dinkop UKM Kabupaten Cirebon mencatat 116 KDKMP telah selesai dibangun dan siap beroperasi, sedangkan 288 KDKMP lainnya masih dalam proses pembangunan.
Besarnya jumlah koperasi yang sedang disiapkan membuat tantangan berikutnya bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi bagaimana koperasi tersebut dapat benar-benar menjalankan fungsi ekonomi di tengah masyarakat.
Pemerintah daerah berharap keberadaan KDKMP, dukungan armada operasional, serta program pengembangan UMKM dapat membentuk rantai ekonomi yang saling terhubung.
Koperasi diarahkan menjadi pengonsolidasi dan penyerap produk, sementara UMKM berada di sisi produksi. Jika pola tersebut berjalan, pemerintah berharap perputaran ekonomi tidak berhenti pada pelaku usaha tertentu, tetapi semakin luas dirasakan masyarakat Kabupaten Cirebon.@Sur
