Dianggap Berdampak Pada Petani, DPC PDI Perjuangan Indramayu Tolak Impor Beras

Indramayu.PN
Wacana impor beras atas kebijakan Pemerintah pusat disinyalir akan membawa dampak terhadap para petani, maka secara tegas menolak kebijakan tersebut, demikian disampaikan oleh oleh ketua PDI Perjuangan Indramayu H. Sirojudin selasa (23/03)
Kebijakan pemerinrah pusat akan melakukan impor beras makin ramai diperbincangkan masyarakat saat ini, bahkan menjadi perhatian khusus para politisi pantai utara (Pantura) Indramayu, Jawa Barat. Pasalnya kebijakan pemerintah melalui Menteri Perdagangan RI tersebut sangat berdampak pada anjlognga harga gabah di wilayah Dapil Jabar VIII sebagai daerah pendulang pangan nasional.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu Sirojudin, mengungkapkan, secara kelembagaan partai, pihaknya menolak rencana pemerintah untuk melakukan impor beras 1 juta ton. Karena dinilai kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat petani di wilayah Pantura Indramayu. Bagaimana tidak, ketersediaan stok pangan nasional saat ini melalui Bulog sudah mencukupi, bahkan penjelasan dari pemilik gudang pangan nasional masih tersisa ratusan ton. Lalu urgensi dari rencana impor tersebut, dinilai tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Oleh karenanya, sebagai Wakil Ketua DPRD Indramayu, pihaknya menolak rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah, apalagi saat ini Kabupaten Indramayu yang setiap tahun memiliki surplus beras sekitar 750 ton beras dianggap masih cukup untuk persediaan cadangan pangan.”Kami mewakili sikap PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, menolak impor beras yang akan dilakukan pemerintah melalui Mendag RI,” kata Sirojudin
Menurutnya, Kabupaten di Indramayu saat ini, sedang panen raya di beberapa daerah, sehingga jika kebijakan itu tetap dilakukan mengakibatkan turunnya harga gabah petani sehingga para petani akan mengalami kerugian atas anjlognya harga jual gabah, Indramayu sebagai lumbung pangan jabar bahkan nasional, sangat berpengaruh terhadap kebijakan impor beras yang akan dilakukan pemerintah. ” Kondisi harga gabah saat ini yang sedang panen di wilayah Cikedung harganya sudah tidak stabil, maka kebijakan impor beras agar dihentikan,” pungkas ketua Dpc Pdi Perjuangan. (duliman)