WAKIL GUBENUR JAWA BARAT : SINERGITAS ANTARA BPD, KEPALA DESA ATAU KUWU DAN PERANGKAT DESA PENTING UNTUK KEMAJUAN DESA

Kabupaten Cirebon ,PN
Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Kabupaten Cirebon gelar Musyawarah Daerah ( Musda ) bertempat diaula BKPSDM, selasa ( 2/3/21 ) dengan tema melalaui Musyawarah Daerah Pertama Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Kabupaten Cirebon, Mari Kita Tingkatkan Sinergitas Pemerintahan Desa Dalam Penguatan Good Governance Pemerintahan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ( Permendagri ) nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) ditegaskan fungsi dan tugas BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa ( Kuwu ) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa ( Kuwu ).
Dalam wawancaranya dengan awak media, Wakil Gubenur Jawa Barat H. Uu Ruzhanul Ulum, SE, menjelaskan dengan dilaksanakannya kegiatan Musyawarah Daerah ( Musda ) pertama Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Kabupaten Cirebon ada beberapa manfaat diantaranya yang pertama antara BPD se Jawa Barat dengan BPD lainnya termasuk BPD di Kabupaten Cirebon ada koordinasi karena koordinasi ini penting ” kalau ada koordinasi antara BPD di Jawa Barat maka seluruh BPD di Provinsi Jawa Barat akan satu draf melangkah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BPD sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 yang tiga itu, jadi BPD di Propinsi Jawa Barat, In Sya Allah akan satu ilmu, satu pandangan tentang desa untuk kemajuan desa termasuk desa desa yang ada di Provinsi Jawa Barat termasuk desa desa yang ada di Kabupaten Cirebon ” jelasnya.
Melalui Musda BPD paling tidak dapat memberikan pendidikan melalui masukan ilmu pengetahuan kepada pihak BPD ” BPD perlu ilmu, perlu pengetahuan dan perlu pengalaman, jangan sampai BPD tidak nambah pengetahuannya dan tidak nambah keilmuannya akhirnya akan berdampak BPD begitu begitu saja dan desa juga begitu begitu saja ” tegasnya.
Lanjut H. Uu Ruzhanul Ulum yang terpenting dalam kegiatan Musda BPD Kabupaten Cirebon, dapat diambil ilmu dan pengetahuannya disisi lain dapat menambah wawasan kepada BPD untuk tetap membangun sinergitas, soliditas dan kebersamaan dengan Kepala desa atau Kuwu termasuk dengan perangkat desanya karena saat ini masih ada beberapa BPD yang kurang harmonis dengan pemerintah desa ” tegasnya.
” Harus diingat kalau desa itu namanya Pemerintahan bukan Pemerintah, kalau Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau Kuwu dengan Perangkat Desa sedangkan kalau Pemerintahan Desa adalah BPD, Kepala Desa ( Kuwu ) dan Perangkat Desa ” tandasnya.
Harapan saya sebagai Wakil Gubenur Jawa Barat agar Pemerintahan Desa baik BPD, Kepala Desa ( Kuwu ) memiliki pandangan yang sama tetap jaga sinergitas, soliditas dan kebersamaan untuk kemajuan desa dan perlu diketahui bahwa program Provinsi Jawa Barat adalah Desa Juara ” inti dari pada desa juara adalah meningkatnya pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat didesanya ” harapnya.
Peningkatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat didesa harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa baik itu Kepala Desa ( Kuwu ) dan Perangkat Desa dan untuk mewujudkan itu semua harus ada sinergitas dan kebersamaan dengan BPD, bukan berjalan masing masing atau sendiri sendiri, kalau seandainya terjadi saling menjelekan dan saling menjatuhkan maka desa tidak akan jalan dan maju, pada kesempatan ini di Musda pertama BPD Kabupaten Cirebon saya sampaikan untuk tetap tingkatkan sinergitas, soliditas dan kebersamaan antara BPD, Kepala Desa ( Kuwu ) dan Perangkat Desa demi mewujudkan desa juara ” tutup Wakil Gubenur Jawa Barat H. Uu Ruzhunul Ulum.
Ditempat yang sama Wakil Bupati Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih mengungkapkan BPD, Kuwu dan Perangkat Desa harus mengedepankan pembangunan dan kemajuan didesanya, seperti apa yang dikatakan Bapak Wakil Gubenur Jawa Barat yaitu butuh dan harus sinergis dan harmonis antara BPD, Kuwu dan Perangkat Desa, ungkapnya.
Semoga BPD di Kabupaten Cirebon dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai Permendagri ” tolak ukur dari pada kemajuan pembangunan di Indonesia termasuk di Jawa Barat dan juga di Kabupaten Cirebon tertumpu semuanya di desa ” pungkasnya. ( Nurzaman )