Kota Cirebon Pelita News- Pemerintah Kota Cirebon terus mengevaluasi upaya penurunan stunting sekaligus memastikan langkah yang dilakukan benar-benar menyentuh keluarga dan anak yang membutuhkan. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Cirebon Semester I Tahun 2026 yang digelar di Bapperida Kota Cirebon, Kamis (13/8/2026).
Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, mengatakan stunting tidak seharusnya dipahami hanya sebagai persoalan pertumbuhan fisik anak. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan erat dengan kualitas generasi Kota Cirebon di masa mendatang sehingga penanganannya membutuhkan perhatian dan keterlibatan banyak pihak.
“Stunting bukan sekadar urusan tinggi badan anak yang tidak sesuai usia. Lebih dari itu, ini adalah ancaman nyata terhadap kualitas, kecerdasan, dan produktivitas generasi Kota Cirebon di masa depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan. Diperlukan kerja bersama yang terpadu dan terukur antara perangkat daerah, fasilitas kesehatan, kecamatan, kelurahan, kader, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
Wakil Wali Kota juga menyampaikan, rakor TPPS menjadi kesempatan untuk melihat kembali pelaksanaan program selama Semester I Tahun 2026, termasuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan. Pemkot Cirebon sendiri telah menetapkan target prevalensi stunting tahun 2026 sebesar 13,05 persen.
“Untuk mengamankan target 13,05 persen di tahun ini, kita tidak bisa bekerja dengan cara-cara biasa,” lanjutnya.
Karena itu, terdapat empat hal yang menjadi perhatian dalam penanganan stunting. Pertama, memastikan intervensi tepat sasaran, terutama bagi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita yang memiliki risiko stunting. Kedua, pemutakhiran data agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selanjutnya, Wakil Wali Kota meminta peran posyandu, kader, puskesmas hingga pemerintah kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan dan pendampingan keluarga terus dioptimalkan. Di sisi lain, kerja sama lintas sektor juga harus diwujudkan secara nyata karena persoalan stunting berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari sanitasi, air bersih, ketahanan pangan, pendidikan hingga pola asuh.
“Kolaborasi harus menjadi kerja nyata, bukan sekadar slogan di atas kertas,” tegasnya.
Wakil Wali Kota menekankan bahwa ukuran keberhasilan penanganan stunting tidak cukup hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran. Setiap program dan anggaran harus memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya dalam menurunkan angka stunting.
“Setiap anak di Kota Cirebon berhak tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan terbaik untuk meraih masa depan. Tugas kita adalah menjamin hak tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon, Sutikno, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan pertumbuhan balita di posyandu yang dilakukan secara rutin setiap bulan dan diolah melalui aplikasi SIGizi Kesga, prevalensi stunting Kota Cirebon pada Semester I Tahun 2026 tercatat sebesar 14,13 persen.
Angka tersebut masih menjadi perhatian karena berada di atas target nasional. Menurut Sutikno, kondisi tersebut menunjukkan perlunya kolaborasi dan percepatan pada sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan stunting.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC). Sutikno menjelaskan, ibu hamil perlu secara rutin memeriksakan kondisi kehamilannya ke fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas yang menyediakan layanan secara gratis. Pemeriksaan selama masa kehamilan perlu dilakukan secara rutin, dengan minimal enam kali kunjungan sesuai ketentuan pelayanan yang disampaikan dalam rakor.
“Angka ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana ibu-ibu hamil bisa memeriksakan kesehatan di layanan kesehatan, baik yang ada di puskesmas,” jelas Sutikno.
Selain pemeriksaan kehamilan, imunisasi juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting. Terlebih pada Agustus ini terdapat pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Sutikno mengajak seluruh pihak, termasuk media, ikut memberikan edukasi kepada masyarakat agar anak-anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
Hal lain yang tidak kalah penting, lanjut Sutikno, adalah memastikan seluruh sasaran datang ke posyandu. Pemantauan secara rutin dibutuhkan agar pertumbuhan dan kondisi balita dapat diketahui sejak dini sehingga apabila ditemukan persoalan, intervensi bisa segera dilakukan.
Sutikno juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui program yang menyasar tiga kelompok prioritas, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Dukungan tersebut telah diintegrasikan dengan sasaran dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan telah dikoordinasikan pelaksanaannya.
“Harapan kita ke depan ini stunting bisa dicegah. Dari para remaja bagaimana meminum konsumsi tablet tambah darah. Begitu juga dari ibu hamil yang memeriksakan kesehatan, juga asupan gizi,” harapnya.@sur
