Pelita News | Cirebonlab. – Rencana pemutaran film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di Saung Tani Desa Ciawijapura, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon, menuai penolakan dari sejumlah tokoh pemuda dan warga setempat. Acara nonton bareng (nobar) yang sedianya digelar Sabtu malam, 16 Mei 2026, akhirnya dipastikan batal setelah dinilai belum mengantongi izin resmi dari pihak berwenang.
Penolakan muncul karena film dokumenter tersebut dianggap memuat narasi sensitif yang berpotensi memicu polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat. Selain itu, penyelenggara juga disebut belum menempuh prosedur administratif untuk kegiatan yang melibatkan massa di ruang publik.
Tokoh pemuda Kecamatan Susukanlebak, Haris, mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun, ia menilai judul dan narasi film berpotensi menimbulkan tafsir liar dan memancing perdebatan di masyarakat.
“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, namun perlu digaris bawahi terdapat narasi provokatif yang tidak baik buat daerah kami yang kondusif. Judul film dokumenter juga terkesan kontroversial,” ujar Haris.
Film dokumenter tersebut diketahui diproduksi oleh kolaborasi WatchDoc, Jubi, Pusaka, dan Ekspresi Indonesia Baru. Isi film menyoroti kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap berdampak pada lingkungan hidup dan hak masyarakat adat Papua.
Namun yang menjadi perhatian warga adalah penggunaan istilah “Pesta Babi” dalam judul film. Haris menilai istilah tersebut bisa memunculkan berbagai tafsir di masyarakat dan berpotensi menyinggung isu sensitif.
“Istilah ‘Pesta Babi’ memang potensial memunculkan aneka tafsir. Karena itu akan lebih baik jika pembuat film memberikan penjelasan secara terbuka terkait makna judul tersebut,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tetap harus disertai tanggung jawab sosial agar tidak memicu keresahan publik, terlebih di wilayah yang selama ini dikenal kondusif.
Menurut Haris, masyarakat Susukanlebak lebih membutuhkan kegiatan yang memperkuat persatuan dan mendukung ekonomi warga dibanding acara yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial.
“Kami terbuka kalau ada forum diskusi yang seimbang, menghadirkan narasumber dari pemerintah dan kalau bisa juga ada perwakilan masyarakat Papua. Bukan sekadar nonton bareng satu arah,” lanjutnya.
Sementara itu, Kapolsek Susukanlebak, Kuswadi, memastikan kegiatan nobar tidak dilanjutkan karena penyelenggara belum mengantongi izin kegiatan.
“Jajaran anggota sudah ada di lokasi dan memastikan tidak ada izin untuk kegiatan tersebut. Terlebih ada reaksi penolakan juga dari warga masyarakat,” ujarnya.
Pihak kepolisian juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif di wilayah Kecamatan Susukanlebak.@Bams
