Pelita News | Cirebon Timur – Proses pengerukan atau normalisasi Sungai Singaraja yang melintasi enam desa di tiga kecamatan Kabupaten Cirebon masih berlangsung, namun masih menghadapi berbagai kendala dilapangan. Salah satu kendala utama adalah sulitnya akses masuk alat berat ke beberapa titik lokasi. Ironisnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon justru dinilai abai, lebih sibuk mengurusi rotasi jabatan dan mengamankan jabatan masing-masing ketimbang merespon kebutuhan warga.
Sungai Singaraja yang membentang di wilayah Kecamatan Lemahabang, Astanajapura dan Pangenan itu sejatinya masuk dalam agenda normalisasi yang difasilitasi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung (Cimancis). Normalisasi direncanakan akan dilakukan di Desa Tuk Karangsuwung dan Lemahabang (Kecamatan Lemahabang), Desa Japura Kidul dan Japurabakti (Kecamatan Astanajapura), serta Desa Japura Lor dan Astanamukti (Kecamatan Pangenan).
Namun hingga kini, hanya Desa Japura Lor dan sebagian Desa Lemahabang yang berhasil dilakukan pengerukan. Sementara desa lainnya belum bisa ditangani karena akses alat berat terhambat, di perparah bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon tak kunjung diberikan.
Ketua Forum Tiga Kecamatan, Syafii, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Pemda. Ia menyebut bahwa pihaknya bersama BBWS Cimancis telah menjalin komunikasi intens dan bahkan BBWS telah mengirimkan surat resmi ke Pemkab Cirebon untuk meminjamkan alat berat milik DPUTR. Namun hingga saat ini, surat tersebut belum direspons.
“Kami sangat kecewa. Warga sudah berupaya dan BBWS juga serius membantu. Tapi saat alat berat PU dibutuhkan, Pemda malah tidak merespon. Mereka lebih sibuk berebut jabatan pasca rotasi kemarin,” tegas Syafii, Selasa (29/7/2025).
Syafii menambahkan, forum warga dari tiga kecamatan sebelumnya juga telah mengajukan permohonan resmi ke Pemkab Cirebon. Namun, tidak ada tindak lanjut yang jelas, bahkan terkesan diabaikan.
Senada dengan itu, Sodikin, Kasi Pemerintahan Desa Japurabakti, Kecamatan Astanajapura, juga menyampaikan kekecewaannya. Ia mengatakan, desanya yang dilintasi Sungai Singaraja sangat membutuhkan pengerukan karena rawan banjir. Namun hingga kini tidak ada alat berat yang masuk ke wilayah mereka.
“Padahal BBWS sudah dari awal serius bantu. Tapi ketika butuh alat berat dari PU, susah sekali. Kami bahkan sempat diajak audiensi setelah surat dikirim BBWS ke PU, tapi tidak jadi karena pada sibuk rotasi jabatan. Dan setelah itu sampai sekarang tidak ada kabar lagi,” ujarnya.
Sodikin menegaskan bahwa warga tidak butuh janji, melainkan aksi nyata dari pemerintah daerah. Menurutnya, penanggulangan banjir harus menjadi prioritas, bukan malah dikalahkan oleh agenda politik birokrasi seperti rotasi jabatan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon belum memberikan keterangan resmi, meski sudah dihubungi oleh sejumlah media beberapa kali. @Ries
