Pelita News | Cirebon Timur – Dalam beberapa tahun terakhir, diskursus tentang pembentukan Provinsi Cirebon Raya terus bergema. Di pelbagai forum politik, media lokal, hingga ruang-ruang publik, wacana ini tampak menggelinding deras, bahkan seolah menjadi prioritas utama dari perjuangan kolektif masyarakat wilayah Ciayumajakuning.
Namun di balik derasnya narasi itu, terselip satu kenyataan yang nyaris tak terdengar: bahwa pemekaran provinsi belum menjadi kebutuhan mendesak. Justru sebaliknya, di titik pinggir Kabupaten Cirebon, ada realitas yang lebih urgen, lebih konkret, dan lebih lama menunggu: Pemekaran Kabupaten Cirebon Timur.
Menurut R. Hamzaiya, S.Hum, tokoh pemerhati kebijakan wilayah yang aktif di isu-isu Cirebon Timur, orientasi perjuangan pemekaran hari ini telah melenceng dari substansi. Ia menilai, wacana pemekaran provinsi tampak terlalu besar, terlalu abstrak, dan cenderung menjauh dari kebutuhan riil masyarakat bawah. Provinsi adalah satuan wilayah administratif yang kompleks, yang membutuhkan infrastruktur politik, tata kelola lintas kabupaten/kota, kemandirian fiskal, dan kesiapan birokrasi dalam skala luas.
“Sementara itu, di Cirebon Timur, masyarakat masih bergulat dengan akses jalan rusak, fasilitas kesehatan yang terbatas, dan ketimpangan layanan publik yang akut di sertai beragam persoalan lainnya yang tak pernah kunjung habis,“ ujarnya.
Ia menyebut bahwa sejak lama, Cirebon Timur hidup dalam bayang-bayang ketimpangan geografis dan politik. Jarak dari desa-desa seperti Gebang, Pabedilan, atau Pasaleman ke pusat pemerintahan di Sumber bukan hanya soal kilometer, tapi mencerminkan jarak perhatian dan distribusi anggaran.
“Sejumlah kajian akademik internal bahkan sudah menyingkap bahwa Cirebon Timur telah memenuhi sebagian besar prasyarat administratif dan populasi untuk berdiri sebagai kabupaten baru. Yang kurang bukanlah kelayakan, melainkan kehendak politik dan keberpihakan kebijakan,“ tambah Hamzaiya.
Sementara itu, lanjut Hamzaiya, pemekaran Provinsi Cirebon Raya justru belum memiliki kerangka kerja yang jelas. Banyak hal mendasar belum dijawab: bagaimana distribusi kewenangan antara kabupaten/kota di dalamnya, sejauh mana dukungan DPR RI dan pemerintah pusat, serta bagaimana peta sosial-budaya antara wilayah pesisir, pegunungan, dan perkotaan diselaraskan ke dalam satu provinsi baru.
“Perlu di ingat, kita tak bisa membangun struktur sebesar provinsi hanya dengan semangat historis dan identitas kultural semata, tanpa kalkulasi teknokratik yang tajam,“ katanya.
Masyarakat harus mulai kritis memilah antara yang ideal dan yang prioritas. Idealnya, provinsi baru mungkin dibutuhkan di masa depan. Tetapi saat ini, prioritasnya adalah mendekatkan pelayanan kepada rakyat, memangkas ketimpangan, dan memastikan wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal mendapatkan haknya secara adil.
“Dalam konteks inilah, Cirebon Timur jauh lebih mendesak untuk dimekarkan ketimbang mengejar bayang-bayang provinsi yang belum tentu tercapai dalam satu atau dua dekade mendatang,“ tegas Hamzaiya.
Ia juga menyoroti bahwa wacana pemekaran provinsi berpotensi menimbulkan ketegangan dan pembelahan elit, serta menguras energi sosial dan politik. Jika semua konsentrasi masyarakat, LSM, dan pejabat daerah diarahkan hanya untuk provinsi baru, maka perhatian terhadap persoalan-persoalan mikro seperti pemerataan jalan, sekolah, puskesmas, dan tata kelola desa akan tergeser.
“Kita akan sibuk berbicara tentang gubernur dan gedung DPRD provinsi, tapi lupa bahwa sebagian besar anak-anak di Cirebon Timur masih harus menyeberangi jembatan reyot (rusak tak layak) untuk berangkat sekolah,“ ungkapnya miris.
Dari kacamata perencanaan strategis, Hamzaiya menyarankan agar perjuangan pemekaran dimulai dari bawah. Bukan melompat ke atas. Artinya, kabupaten lebih mudah dijangkau secara teknis, lebih dekat ke rakyat, dan memiliki peluang realisasi lebih cepat. Apalagi sejarah membuktikan, pemekaran kabupaten di Jawa Barat lebih banyak membuahkan hasil dibandingkan pemekaran provinsi.
“Ini bukan semata-mata pilihan politis, tapi pendekatan rasional yang berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat,“ katanya.
Dalam akhir pernyataannya, R. Hamzaiya menyampaikan bahwa masyarakat tidak boleh terjebak dalam euforia provinsi baru yang penuh simbolisme namun kosong substansi. Ia mengajak seluruh elemen Cirebon Timur untuk kembali menguatkan perjuangan dasar mereka: berdiri sebagai kabupaten sendiri, dengan tata kelola yang lebih manusiawi dan berpihak pada rakyat kecil. Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan rakyat bukan lambang provinsi, melainkan layanan dasar yang hadir tepat waktu, pembangunan yang merata, dan masa depan yang lebih adil. @Ries
