Pelita News I Indramayu – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu memilih walk out dari sidang paripurna pembahasan dan persetujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Senin (30/6/2025).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap isi dokumen RPJMD yang dinilai bermasalah.
“Untuk laporan dari Pansus RPJMD dan pengesahan, kami memilih sikap walk out, tidak ikut dalam pembahasan maupun pengesahan,” tegas Ketua Fraksi PDIP, H. Edi Fauzi.
Fraksi PDI Perjuangan menyebut bahwa dokumen RPJMD yang disusun Pemkab Indramayu masih menyimpan banyak persoalan fundamental, mulai dari data tidak akurat hingga program yang tidak terukur.
“Kami melihat dari dokumen dan dinamika pembahasan, masih banyak data yang tidak akurat, baseline tidak jelas, dan program-program yang tidak terukur,” ujarnya.
Menurut Edi, jika RPJMD yang sarat dengan kekosongan data ini tetap disahkan, maka sangat mungkin visi dan misi kepala daerah tak akan terealisasi secara konkret.
“Kalau ini dipaksakan disahkan, maka RPJMD ini tidak akan mampu memenuhi janji politik Bupati,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa RPJMD seharusnya menjadi penjabaran nyata dari visi-misi kepala daerah terpilih, dan harus sinkron dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional maupun daerah.
“RPJMD itu harus selaras dengan RPJPD dan RPJMN, karena isinya adalah implementasi visi-misi bupati terpilih,” ujar Edi.
Dalam pembahasan, lanjutnya, ditemukan pula banyak kelemahan struktural, termasuk ketidakhadiran kepala dinas yang seharusnya memberi penjelasan teknis.
“Ada kepala dinas yang bahkan tidak hadir saat pembahasan, ini menandakan prosesnya belum matang,” imbuhnya.
Lebih jauh, ia menyoroti lemahnya komitmen pemerintah dalam menjabarkan indikator konkret dari janji kampanye bupati, khususnya dalam isu kemiskinan dan pengangguran.
“Bupati pernah bilang akan fokus menurunkan kemiskinan, tapi di RPJMD ini tidak dijelaskan secara detail indikator dan targetnya,” jelas Edi.
Menurut Edi, program penurunan pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat pun belum tergambar secara jelas dalam dokumen yang disodorkan kepada dewan.
“Kami tidak melihat target penurunan pengangguran atau peningkatan pendapatan dijabarkan secara terukur,” ucapnya.
Atas dasar itu, Fraksi PDI Perjuangan dengan tegas menolak untuk ikut dalam pengesahan RPJMD 2025–2029 dan menyebut tindakan walk out adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat.
“Kami menolak karena ini soal tanggung jawab moral kami kepada masyarakat Indramayu,” tukas Edi. @safaro
