Indramayu, PN
DPRD Kabupaten Indramayu melalui Badan Anggaran (Banggar) akan memperjuangkan nasib tenaga honorer SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat dengan menambah anggaran, pasalnya honor/upah mereka per bulan kurang dari Rp.500.000. Penambahan anggaran itu dengan asumsi dua kali lipat dari penghasilan yang diteriam saat ini.
Ketua DPRD Indramayu H. Syaefudin membenarkan upah tenaga honorer dilingkungan Disdik jauh dari layak. Honor mereka per bulan kurang dari Rp.500.000. Oleh karenanya untuk membantu kesejahteraan mereka pihaknya akan memperjuangkan penambahan anggaran melalui Banggar. “Penambahan anggaran itu akan berlaku pada TA 2021. Doakan saja semoga berhasil,” kata Ketua DPD Partai Golkar Indramayu terpilih ini.
Menurutnya, penambahan anggaran untuk tambahan penghasilan mereka merupakan salahsatu bentuk perhatian pihaknya terhadap nasib tenaga honorer. “Mereka (tenaga honorer) mencetak anak bangsa dalam rangka menaikan IPM makanya yang diperhatikan tidak saja siswa tetapi gurunya juga,” kata dia didampingi Wakil Ketua, H. Sirojudin usai Sidang Paripurna di Ruang Utama DPRD setempat, Senin (24/08).
Tenaga honorer itu sambungnya meliputi tenaga pendidik dan kependidikan seperti guru, TU, tenaga IT dan penjaga sekolah.
Hal serupa dikatakan Wakil Ketua DPRD, H. Sirojudin. Menurutnya, selaku Pimpinan Banggar DPRD Indramayu yang dari awal selalu mengikuti rapat-rapat Banggar tahu persis adanya penambahan anggaran untuk Disdik.
Ia menyebutkan dalam rapat Banggar dengan Disdik disepakati ada penambahan anggaran kedepan untuk tenaga honorer SD/SMP sekira Rp. 12 miliar. Penambahan anggaran itu dengan asumsi kira-kira penghasilannya bisa dua kali lipat dari tahun sebelumnya dengan catatan daftar pokok pendidikan (Dapodik) tidak berubah atau jumlahnya naik.
“Dasarnya dapodik, kalau ada dapodik-dapodik baru itu namanya susulan dan itu nantinya bermasalah. Kami sudah berbicara dengan Pkt Kepala Dinas Pendidikan jangan sampai muncul dapodik baru. Intinya, jangan mentang-mentang ada tambahan penghasilan untuk tenaga honorer kemudian dapodik bertambah. Kasihan kepada yang lama. Hal itu jangan sampai terjadi,” tandasnya.
Sirojudin tidak menampik, per hari ini pendapatan tenaga honorer di Disdik kalau dibandingkan dengan tenaga honorer di dinas lain masih dibawah. Contoh di Dinas Kesehatan sudah Rp.1 juta lebih. “Kasihan kalau dibandingkan dengan tenaga honorer di dinas lain, penghasilan tenaga honorer di Disdik masih dibawah,” timpal dia.
Selain pembahasan penambahan anggaran untuk tenaga honerer sambungnya, di Banggar juga berkembang pembahasan akan ada penambahan anggaran untuk Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), guru ngaji dan lainnya yang selama ini kurang diperhatikan kemudian oleh temen-temen Banggar juga minta dianggarkan.
“Bantuan penambahan anggaran tentunya tidak lewat dinas tetapi dalam bentuk hibah meski secara kebutulan yang hibah belum dianggarkan. Tapi itu nanti ada dan insyaallah akan dibahas pada awal November,” sebut Ketua DPC PDIP Indramayu ini.
Ditanya apakah tenaga honorer di sekolah swasta juga akan mendapatkan hak yang sama karena versi Plt Bupati Indramayu yang mendapatkan tambahan itu hanya tenaga honorer di sekolah negeri? Sirojudin mengatakan Itu akan dibahas dalam rapat konsolidasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga melihat postur anggaran APBD Indramayu TA 2021.
Intinya, semangat kesana ada, bagaimana memperhatikan tenaga honorer juga guru-guru yang ada di sekolah swasta meski yang diprioritaskan hanya tenaga honorer di sekolah negeri. “Guru-guru di sekolah swasta tidak kalah penting untuk diperhatikan juga. Dengan TAPD kami akan menyusun kebijakan untuk mensuport itu,” tambah dia. (01/san)
