Pelita News Indramayu
Sebuah terobosan baru dalam pengelolaan keuangan bagi para purna migran di Kabupaten Indramayu tengah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu yang bekerjasama dengan Tim Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Nasional.
Untuk itu, Pemkab Indramayu bersama Migrant Care mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas pengembangan Model Badan Usaha Ekonomi KREASI (Keuangan Remitansi untuk Ekonomi Aman dan Stabil) dalam Ketahanan Purna Migran di Kabupaten Indramayu, pada Selasa (20/08/2024) di Ruang Ki Sidum Setda Indramayu.
Model Badan Usaha Ekonomi “KREASI” (Keuangan Remitansi untuk Ekonomi Aman dan Stabil) ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi para pekerja migran Indonesia setelah kembali ke tanah air.
Dekan Fisip Universitas Nasional yang juga Ketua Tim Dr. Erna Ermawati Chotim menjelaskan, dengan adanya Model Badan Usaha Ekonomi tersebut, para purna migran dapat menjadi mandiri dalam mengelola remitansi yang mereka miliki.
“Melalui KREASI, para purna migran dapat mengelola remitansi mereka dengan lebih efektif. Dana yang dikirimkan dari luar negeri tidak hanya disimpan, namun juga dapat diinvestasikan dalam berbagai usaha produktif. Dengan demikian, para purna migran tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi yang aktif, ” jelasnya.
Erna Ermawati juga menjelaskan, KREASI tidak hanya fokus pada pengelolaan remitansi individu, tetapi juga mendorong terbentuknya usaha-usaha kolektif yang dikelola oleh para purna migran.
“Dengan demikian, dana remitansi dapat disalurkan untuk membiayai usaha-usaha produktif yang berdampak positif bagi perekonomian lokal,” ujarnya.
Bupati Indramayu Nina Agustina yang diwakili olih Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda-Litbang) Kabupaten Indramayu, Didda Kuswibawa dan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Atu Ika Putri menyambut baik dan akan mendukung dalam pembuatan kebijakan pengembangan model dan usaha ekonomi tersebut. Dirinya juga mengatakan akan membantu dalam proses kerjasamanya.
“Kami sangat men-support dan setuju sekali karena ide pengembangannya bagus dan bermanfaat dan Insyaallah akan kami bantu untuk MoU-nya, karena penelitian sudah ada, tinggal di ubah saja penelitiannya harus ada pihak terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja,” ujarnya.
Kabid Atu juga menjelaskan penelitian yang melibatkan para purna migran tersebut harus ada pihak dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang akan memeriksa hasil dari penelitian, kemudian setelah pemeriksaan tersebut barulah dapat berkoordinasi dengan Bappeda-Litbang. Program saat ini sejalan dengan program unggulan Bupati Indramayu yakni Perempuan Berdikari (Pe-Ri) yang merupakan pemberdayaan terhadap para purna pekerja migran Indonesia.
“Dinas yang terkait yaitu Disnaker memeriksa hasil dari penelitian terlebih dahulu, apakah bermanfaat, kemudian baru di koordinasikan dengan Bappeda-Litbang, setelah itu masuk ke bagian hukum, kemudian disosialisasikan lagi ke dinas terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja,” jelasnya.
Diketahui, dalam FGD tersebut juga dihadiri oleh anggota Tim Fisip Universitas Nasional, Dr. Andi Achdian, Dr. Bhakti Nuravianto, Dr (Can) Ichmi Yani Arinda Rohmah. Selain itu hadir Koordinator Wilayah Migrant Care Indramayu, Muhammad Santosa, perwakilan dari Disnaker Indramayu, DPMD Indramayu, perwakilan BP2MI, beserta para Desbumi dari perwakilan Desa. (Duliman)
