Indramayu, PN
Pertamina segera melakukan pembayaran ganti rugi terhadap rumah/properti warga terdampak terbakarnya tangki Kilang Balongan. Pembayaran dilakukan bertahap mulai Kamis (29/04). Bahkan Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Kesra Setda Indramayu, Maman Kostaman berharap, pembayaran dipercepat, sehingga penyelesaian tuntas sebelum Lebaran.
“Total terdapat 3.074 rumah yang terdampak di lima desa di Kecamatan Balongan. Tentunya pembayaran akan dilakukan bertahap. Rencananya, pembayaran bisa selesai sebelum Lebaran,” jelas Maman yang juga Ketua Tim Penanggulangan Dampak Kebakaran Tangki RU VI Balongan dalam rilisnya, Kamis (29/4).
Hari ini Pertamina mulai membagikan Buku Tabungan yang akan digunakan sebagai sarana penyampaian biaya perbaikan. Bertempat di kantor Kecamatan Balongan, Pertamina bekerjasama dengan Bank BRI akan memulai tahap pertama pembagiannya kepada warga dari Blok Kesambi Desa Balongan dan Blok Wismajati Desa Sukaurip.
Pada tahap awal ini, akan dibagikan buku tabungan kepada 429 pemilik rumah dan properti dari Blok Kesambi dan Wismajati. Angka tersebut merupakan hasil verifikasi bertahap atas pendataan kerusakan bangunan dan properti warga yang telah dinyatakan layak dan lengkap.
Ketua Tim Penanggulangan Dampak Kebakaran Tangki RU VI Balongan ini menyebutkan, setelah Tim melakukan proses identifikasi masing-masing pemilik rumah korban, validasi data, dan perhitungan ganti rugi. Seluruh proses dilakukan mengacu pada aturan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.
“Kita perhitungannya sudah ada SOP (Standard Operating Procedure). Lalu berkaitan dengan perhitungan kita pakai peraturan perundang-undangan, di mana kita mengacu pada standar harga bangunan. Kita juga kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki standar harga yang sudah ditetapkan melalui keputusan bupati,” sebut Maman.
Maman menambahkan, pihaknya berupaya untuk melakukan penilaian dan perhitungan secara objektif agar tidak ada masyarakat yang dirugikan. Salah satunya, dengan menambahkan komponen harga, baik material bangunan maupun upah.
“Misalnya ada keramik pecah satu, yang kita ganti tidak satu, karena belinya kan harus satu dus. Jadi konversi ganti ruginya satu dus ditambah upah untuk memperbaiki.
Artinya, lanjut Maman, semua komponen kerusakan diperhitungkan semua. Dan warga tidak dirugikan, bahkan mungkin menerima kelebihan, karena estimasi dinaikkan ke atas.
Selain itu, lanjutnya, jika terdapat salah perhitungan, Tim memiliki saluran pengaduan. Melalui saluran tersebut, warga bisa mengadukan jika terdapat komponen yang terlewat dihitung. “Kita ada salurannya, melalui Posko Pengaduan di kecamatan,” imbuhnya.
Sementara terkait tuntutan sebagian warga mengenai ganti rugi imaterial, seperti trauma, Maman menjelaskan bahwa hingga saat ini Pertamina belum menemukan landasan hukumnya. Karena itu, Pertamina tidak bisa mengeluarkan ganti rugi seperti itu, karena setiap uang keluar harus memiliki landasan aturan.
Untuk itulah, rencana Pertamina yang akan menurunkan tenaga psikolog/psikiater melalui trauma healing, merupakan jalan terbaik.
“Ini solusi. Saya sudah minta ke Pertamina untuk mengecek apakah ada warga yang mengalami trauma pskologis. Untuk itu, agar diadakan trauma healing, pendampingan oleh psikolog maupun psikiater,” pungkasnya.
Unit Manajer Communication Relation & CSR Kilang Pertamina Balongan, Cecep Supriyatna menegaskan kalau besaran biaya yang dibayarkan merupakan hasil dari verifikasi tim gabungan teknis dari PUPR dan Kimrung Kabupaten Indramayu. “Biaya yang diberikan tidak hanya menghitung biaya perbaikan kerusakan, namun juga sudah menghitung biaya tukang untuk memperbaiki,” jelasnya.
Terkait mekanisme pembayaran, lanjutnya, Pertamina bekerja sama dengan Bank BRI. Jadi setiap pemilik rumah akan diidentifikasi. Pemilik harus jelas, termasuk nama yang berhak menerima. Karena itulah, pembayaran juga bersamaan dengan penyerahan buku tabungan BRI. “Pertamina yang membuatkan rekening di BRI,” kata dia.
Sementara itu, Camat Balongan Udi Mashudi mengatakan bahwa dalam menilai nominal ganti kerugian akibat insiden Tangki Kilang Balongan ini, Tim Verifikator telah berpedoman dari harga nilai yang telah dikeluarkan oleh Bupati Indramayu.
“Jadi dalam menilai ganti rugi ini semua harus melalui peraturan atau petunjuk, karena yang harus dibayarkan ini adalah uang negara,” tegas Udi saat membuka kegiatan.
Muskim, 50, Warga terdampak dari Blok Wisma Jati Desa Sukaurip mensyukuri nilai nominal yang diberikan. Meskipun sebagian masyarakatnya masih ada yang belum menyetujui, namun baginya nilai ganti rugi yang ia diterima cukup untuk memperbaiki bagian rumahnya yang mengalami kerusakan. (saprorudin)
