Pelita News, Indramayu – Sebanyak 3.135 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Provinsi Jawa Barat (Jabar) secara serentak dilantik, Rabu (04/01/2023). Pelantikan badan adhok di tingkat kecamatan itu dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota di Jabar.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat, Endun Abdul Haq mengatakan pelantikan 3.135 PPK yang tersebar di 627 kecamatan di Jabar termasuk 155 PPK di Kabupaten Indramayu secara serentak dilantik. Pelantikan tersebut kata dia, dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota.
Ia berharap PPK dapat membantu seluruh pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 karena menurutnya, ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan diantaranya membantu KPU Kabupaten/Kota untuk seleksi Panita Pemungutan Suara (PPS), verifikasi factual (verfak) calon anggota DPD RI, tahapan data pemuktahiran daftar pemilih.
“PPK nanti sama-sama membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dilanjutkan dengan tahapan-tahapan pemilu, sosialisasi maupun lainnya,” kata pria kelahiran Kabupaten Kuningan ini usai menghadiri pelantikan anggota PPK di Kabupaten Indramayu.
Pihaknya juga berharap di Jabar termasuk 155 PPK di Indramayu segera berkoordinasi dengan unsur Forkopimcam masing-masing kecamatan seperti Camat, Kapolsek, Danramil, Panwascam dan lain-lain.
“Dengan adanya koordinasi itu diharapkan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 di 627 kecamatan bisa berjalan lancar,” harap Endun sapaan akrabnya.
Ia tidak menampik Pemilu 2024 tantangannya sangat besar karena dilaksanakan secara serentak seperti Pileg, Pilpres hingga Pilkada. Oleh karena itu SDM PPK harus ditingkatkan baik itu pengetahuan maupun keterampilan kepemiluaan termasuk menghadapi digitalisasi medsos soal adanya berita hoaks.
“Untuk menjawab tantangan itu KPU Jabar, KPU Kabupaten/Kota maupun KPU Indramayu menyediakan forum-forum, bimtek, sosialisasi, regulasi, aturan main mengenai kepemiluan sehingga tantangan kepemiluan 2024 bisa dihadapi oleh PPK,” tandasnya.
Endun menambahkan, menghadapi digitalisasi medsos soal adanya berita hoaks, KPU bersama PPK nanti melakukan sosialisasi berkaitan informasi-informasi yang benar. Kalau ada berita hoaks tentang Pemilu 2024, PPK berkewajiban menjelaskan cara gamblang kepada masyarakat.
Oleh karenanya lanjut dia, PPK juga diharapkan memiliki aku-akun medsos semua platform. SDM harus dipersiapkan termasuk support lain melawan hoaks dan lainnya. Sehingga masyarakat tidak terkelabui. Intinya, diharapkan menjadi pemilih yang cerdas dan salasatu tugas PPK adalah mencerdaskan masyarakat untuk menghadapi hoaks.
“Angka partisipasi masyarakat di Jawa Barat pada Pemilu 2019 diangka 81 persen, sehingga kami optimis bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Jawa Barat meningkat. Optimismenya karena semua lapisan masyarakat bergerak dan dibantu teman-teman madia,” tambah Endun Abdul Haq. (saprorudin)
