Pelita News Indramayu
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat (Diskominfo Jabar) terus melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas kehumasan sehingga harmonisasi informasi dapat terus terjaga.
Kepala Bidang IKP Diskominfo Jabar, Viky Edya Martina Supaat membuka acara IKP Talks Digital Workshop Series #6 dengan tema ngonten aman lewat data dan fakta yang berlangsung secara daring serta diikuti oleh Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Jawa Barat termasuk Diskominfo Indramayu, Kamis (14/12/2023).
Viky mengatakan, dalam menjaga atensi publik terhadap informasi yang disampaikan diperlukan pengemasan konten dengan gaya bahasa, kreativitas dan teknik penyajian yang bervariatif.
Dengan demikian, terselenggaranya acara IKP Talks tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam pembuatan konten informasi yang berdasarkan data dan fakta sehingga bisa dapat menyajikan informasi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat terlebih dalam menghadapi pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.
“Setelah sebelumnya telah dilakukan deklarasi Jabar Anteng dan Jabar Akur yang menegaskan upaya pemerintah provinsi menjadikan Jawa Barat tetap aman, tenang serta menjaga prinsip-prinsip netralitas aparatur sipil negara. Acara ini merupakan upaya peningkatan kapasitas petugas kehumasan dalam membuat konten yang aman serta berkualitas melalui data dan fakta,” ungkapnya.
Dijelaskan Viky, diseminasi informasi melalui berbagai kanal terutama media sosial terus dilaksankan untuk memudahkan masyarakat dalam menerima informasi. Para pembuat konten (content creator) pun banyak yang ikut serta dalam trend yang berlangsung saat ini termasuk di lingkup pemerintahan.
Namun demikian, sesuai dengan konstitusi dalam Inpres Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, mengamanatkan lembaga pemerintah mengharuskan untuk selalu menyampaikan informasi publik secara cepat, tepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti oleh masyarakat terutama terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.
Sementara itu, Ketua Jabar Saber Hoax Provinsi Jabar, Alfianto Yustinova menuturkan, saat ini arus informasi terus berkembang secara cepat serta didukung oleh perkembangan teknologi seperti kehadiran media sosial yang mengakibatkan semua orang dapat membuat informasi kemudian menyebarluaskan secara mudah.
Hal tersebut membuka peluang bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kondisi yang ada untuk menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya (hoaks) sehingga membuat riuh di kalangan masyarakat.
“Saat ini kita mengalami banjir informasi, terlebih dukungan teknologi yang makin hari terus berkembang,” ungkapnya.
Lanjut Alfianto, hoaks dapat muncul seiring dengan berlangsungnya peristiwa tertentu salah satunya hoaks politik yang muncul menjelang pemilu. Bahkan berdasarkan publikasi Katadata Insight Center tahun 2021, konten yang paling banyak mengandung hoaks isu politik dengan presentasi 69,3 persen.
Oleh karena itu, diperlukan literasi digital yang mumpuni yang harus dimiliki oleh setiap individu baik itu dalam pengoperasian perangkat serta kemampuan dalam bermedia digital dengan penuh tanggung jawab.
Petugas kehumasan memiliki peran dalam mendorong adanya peningkatan literasi digital serta menangkal beragam hoaks yang beredar melalui penyebaran informasi yang berkualitas, mudah dimengerti serta sesuai dengan data dan fakta yang ada.
Kemudian, mendiseminasikan kepada masyarakat untuk dapat melakukan pengecekan konten sehingga terhindar dari hoaks dengan memperhatikan sumber konten, asal-usul konten, detail visual media serta bandingkan informasi yang beredar dengan informasi yang beredar pada media-media mainstream (Duliman)
