Pelita News I Indramayu
Puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu, beberapa waktu lalu sekitar pkl.11. 00 wib menggelar aksi protes menuntut adanya pembenahan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkuliahan yang dinilai saat ini jauh dari standar dan sangat semrawut.
Para mahasiswa mempertanyakan ruang perkuliahan yang tidak sesuai standar seperti lampu penerangan ruangan yang kurang AC mati hingga tidak adanya infokus sebagai daya dukung terhadap kegiatan. Demikian pula dengan kondisi sarana pendukung lain seperti WC, Taman yang dinilai tidak terpelihara bahkan cenderung kumuh. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan telah menjadi keluhan selama proses perkuliahan namun hingga saat ini pihak fakultas sekolah tutup mata dan mengabaikan atas berbagai persoalan tersebut.
Para mahasiswa ini diantaranya menyampaikan beberapa poin tuntutan Sarana dan prasarana pembenahan tata ruang pada taman fakultas hukum, Permbenahan WC mahasiswa/mahasiswi, Perbaikan dan pengadaan unit infokus /proyektor dalam kelas tersedianya jumlah tempat sampah di lingkungan fakultas, pemeliharaan majalah dinding (mading) peningkatan laboratorium hukum, Penyediaan fasilitas wifi bagi mahasiswa, peningkatan Kinerja dosen termasuk ransparansi dan kejelasan RPS pada mata kuliah kejelasan kaprodi atas capaian pembelajaran dan target kopetensi mahasiswa, evaluasi cara penyampaian materi dan metode pembelajaran oleh dosen.
Secara umum para mahasiswa mempertanyakan kinerja Dekan Fakultas Hukum Saeful Yamin SH MH tidak menunjukkan kemajuan namun yang didapat justru kemunduran.,” kami menunggu perubahan dengan kondisi fakultas yang lebih baik kedepan,” tegas para majadiswa dengan nada jengkel. Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Universitas Wilalodra Indramayu, Saeful Yamin, SH., SH, mengaku sangat memahami atas kondisi dan desakan para mahasiswa, namun ia berkelit bahwa kondisi ini lebih disebabkan minimnya anggaran fakultas.
“Ini memang akibat minimnya anggaran dan pihak fakultas sebenarnya sudah berupaya untuk membangun kemitraan dengan para alumni termasuk sejumlah anggota dewan dari Partai Golkar dan PDIP agar bisa membantu Fakultas Hukum,” tuturnya.
Para mahasiswa justru mempertanyakan anggaran yang masuk dari pembayaran UKT yang hingga saat ini penggunaannya tidak jelas.;” mahasiswa yang dapat beasiswa kan juga tetap bayar anggarannya masuk ke Universitas dan dilanjutkan ke fakultas lantas ke mana sumber dana tersebut larinya,” pungkas suara mahasiswa dengan nada kesal. (Duliman)














