Pelita News | Kab. Cirebon – Kabar miring soal penutupan sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah kian menguat. Isu tersebut muncul seiring beredarnya informasi adanya pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jika isu tersebut benar terjadi, maka keberlangsungan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini berada di ujung tanduk.
Seperti diketahui, program MBG digadang-gadang sebagai investasi jangka panjang pemerintah untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045. Sasarannya adalah siswa sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui.
Namun, di lapangan, pelaksanaan MBG menghadapi berbagai tantangan serius.
Beberapa pengelola dapur SPPG di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera mengeluhkan tekanan biaya operasional yang tidak sebanding dengan pagu anggaran yang diterima. Harga bahan pokok yang naik, biaya distribusi, hingga honor tenaga masak disebut menjadi beban berat.
“Kalau dipaksakan dengan anggaran yang ada sekarang, kami nombok terus. Daripada kualitas yang dikorbankan, mending tutup sementara,” ujar salah seorang mitra SPPG di Jawa Barat.
Dampaknya pun berantai. Satu dapur SPPG rata-rata melayani 2.000 hingga 3.000 penerima manfaat per hari. Jika 10 dapur saja tutup di satu kabupaten, maka puluhan ribu anak terancam tidak mendapatkan akses makan bergizi.
Pengamat kebijakan publik, R. Hamzaiya, S.Hum menilai, penutupan dapur SPPG akan menimbulkan dua ancaman besar:
1. Program Presiden Kehilangan Kepercayaan
Orang tua yang sudah menggantungkan harapan pada MBG akan kecewa. Program yang seharusnya menjadi kebanggaan bisa menjadi bumerang.
2. Ekonomi Lokal Ikut Lumpuh
Banyak petani lokal, peternak ayam petelur, pemasok sayur dan buah, serta UMKM katering yang menggantungkan hidup dari kontrak suplai ke dapur SPPG. Jika dapur tutup, rantai pasok itu akan putus.
Di media sosial, warganet juga ramai menyoroti kualitas menu MBG yang dinilai tidak sesuai standar. Di beberapa daerah ditemukan porsi nasi yang minim, lauk yang sedikit, hingga buah yang tidak segar.
Hingga berita ini diturunkan, Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberikan pernyataan resmi terkait kebenaran isu pemangkasan anggaran dan penutupan dapur SPPG tersebut.
Publik kini menunggu klarifikasi tegas dari pemerintah pusat. Apakah penutupan itu benar karena efisiensi anggaran, atau hanya evaluasi terhadap mitra yang terbukti nakal dan tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan.
Jika tidak segera dijelaskan, dikhawatirkan program yang diharapkan mampu mencerdaskan anak bangsa ini justru akan meredup sebelum mencapai targetnya. @Ries
