Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan menginisiasi dilalsanakannya Fokus Grup Disccusion (FGD) untuk membangun kesefahaman antara Pemdes dengan BPD, juga APDESI, PABDESI, dan PPDI, serta Camat se Kabupaten Kuningan
Dengan di gelarnya FGD yang melibatkan OPD di Pemda juga struktur desa DPMD camat juga APDESI, PABDSI, PPDI serta Camat. Ini Diharap ada kesefahaman terkait dengan bagaimana menjalankan anggaran desa sesuai dengan kebutuhan lokal desa, dan yang paling penting dalam pokok pokok ini adalah seringkali timbulnya permasalahan, “karena kurang optimalnya pengawasan di kontruksi kontroling BPD nah ini tujuannya membangun kesefahaman antara teman teman BPD Kuwu Camat,” Kata Kadis PMD Dr. H.M Budi Alimudin M.Si.,MM.
Seperti yang Saya uraikan tadi, lanjut Dr. Budi Alimudin, dalam rumusan permasalahan adanya benturan tupoksi dan kewenangan, pembinaan berjalan sendiri sendiri. Kami berharap ada kesinambungan dilakukannya kegiatan FGD ini baik semesteran atau pun tahunan, Loka karya bulanan (Lokbul) pembentukan tim penyelesaian permasalahan dan seterusnya.
Dalam hal ini Camat sebagai evaluatornya, kita bersama. Untuk sinergitas bekerja penggunaan APBDes itu di undangkan atas kesefahaman pembahasan bersama antara Pemdes dengan BPD yang menampung aspirasi masyarakat kemudian disampaikam kepada Kades untuk sama sama dibahas kebutuhan anggaran sesuai program kerja yang telah dispakati atas kebutuhan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya melalui Musrenbangdus, musrenbangdes, selain itu BPD punya fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa mis komunikasi dan informasi serta output pembinaan kurang maksimal terangnya.
Terselenggaranya FGD atas inisitif DPMD menurut Sekda Dr. Dian Rachmat Yanuar M.Si bagus dalam rangka meningkatkan kapasitas para oenyelenggara di desa, dengn dikumpulkannya camat perangkat desa BPD APDESI, PPDI dan lainnya, karena yang Saya lihat pentuan di desa itu yang yerpenting kolaborasi harmonisasi, ini dalam rangka ikhtiar bagaimana diantara stake holder di pemdes ini begitu kuat menghadapi dalam menurunkan kebijakan desa, pak Kuwu, juga ada penyeimbang yakni BPD ketika sinergitas antara BPD dengan Pemdes.
“Saya yakin kebijakan kebijakan desa juga berkualitas, ditopang dengan kekompalan perangkat desa yang menunjang, atau memgeksekutor kebijakan desa Saya yakin ini bagus. Adanya forum perangkat desa, APDESI, PABDESI Saya kira bagus guna meningkatkan pemahaman diantar mereka saling berdiskusi berbagi pengalaman untuk meningkatkan kapasitas, meningkatnya kapasitas pembangunan semakin bagus, memberikan masukan menjaring aspirasi masyarakat dituangkan dalam kebijakan desa yang bersinergi dengan Kuwu,” kata Sekda Dian.
Jadi forum forum perangkat desa BPD APDESI dan lainnya, Saya kira bagus dan itu terstruktur dari pusat dan pengembangan di daerahnya hidup, imbuhnya. (Mans Bom)
