Cirebon | Pelita News – Bupati Cirebon, H. Imron, mengapresiasi langkah Komisi IV DPR RI dan Perum Bulog Jawa Barat yang menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Bantuan berupa beras, minyak goreng, dan telur tersebut dinilai sangat membantu masyarakat, terutama di tengah angka kemiskinan daerah yang masih mencapai 6,7 persen.
“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kegiatan dari Komisi IV dan Prof. Rokhmin Dahuri yang telah memberikan bantuan berupa beras, minyak, dan telur. Bantuan ini sangat berarti karena kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi,” ujar Bupati Imron, Selasa (11/11/2025).
Imron menyebut, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada bantuan pangan, tetapi juga melalui program pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja.
“Dari pemerintah, kami juga berupaya menekan angka kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan program pemberdayaan masyarakat. Jadi semuanya harus berjalan beriringan,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menyampaikan bahwa kunjungan kerja atau kundapil kali ini merupakan bentuk kolaborasi antara DPR RI, Bulog, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Alhamdulillah hari ini kami menyerahkan bantuan pangan bersama Pak Bupati dan Bulog. Ini bagian dari upaya kami di Komisi IV agar masyarakat Cirebon, baik di kabupaten maupun kota, serta Indramayu, bisa semakin sejahtera,” ujar Rokhmin.
Namun, ia menekankan bahwa bantuan pangan bersifat sementara, dan pemerintah ke depan harus fokus pada program pemberdayaan yang berkelanjutan.
“Negara yang berhasil itu bukan yang terus-menerus memberi bantuan, tapi yang mampu menciptakan lapangan kerja. Ke depan, bantuan seperti ini hanya untuk mereka yang benar-benar membutuhkan, seperti lansia tanpa keluarga atau penyandang disabilitas,” tegasnya.
Rokhmin juga mencontohkan perlunya kebijakan yang lebih cerdas di sektor pertanian dan perikanan agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan.
“Misalnya, rata-rata petani di Jawa hanya menggarap 0,4 hektare, padahal skala ekonomi yang ideal itu dua hektare agar bisa hidup layak. Kalau luas garapannya kecil, berapa pun subsidi pupuk dan alatnya, mohon maaf tetap saja petani miskin,” jelasnya.
Ia menambahkan, konsep pembangunan juga harus berbasis data dan kebutuhan lapangan.
“Kalau di sektor perikanan, pembangunan fasilitas seperti pabrik es atau cold storage harus disesuaikan dengan jumlah tangkapan ikan dan jumlah nelayannya,” ujarnya.
Rokhmin berharap pemerintah ke depan lebih fokus pada ekonomi pemberdayaan dibanding ekonomi berbasis bantuan.
”Harusnya mohon maaf ya kebijakan dan program pemerintahnya itu yang tadi Pak Bupati canangkan itu creating the job. Menciptakan orang kerja, tentunya dengan income atau pendapatan yang mensejahterakan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kanwil Jawa Barat, Nurman Susilo, mengatakan bahwa Kabupaten Cirebon menjadi daerah kedelapan di Jawa Barat yang mulai menyalurkan bantuan pangan tahap ini.
“Dengan dimulainya penyaluran di Cirebon, sudah delapan kabupaten di Jawa Barat yang mulai menyalurkan bantuan pangan. Kali ini tidak hanya beras, tapi juga minyak goreng,” ungkapnya.
Nurman menegaskan Bulog berkomitmen menjaga kualitas bahan pangan serta memastikan penyaluran tepat sasaran.
“Kami selalu menjaga kualitas, pelayanan, dan administrasi agar bantuan diterima dengan baik. Data penerima kami peroleh dari Kementerian Sosial, dan jika ada yang sudah tidak layak menerima, segera bisa dialihkan kepada yang lebih membutuhkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyaluran bantuan pangan akan terus dilakukan secara bertahap.
“Mulai sekarang, penyaluran sudah berjalan dan akan terus kita percepat agar masyarakat segera menerima manfaatnya,” pungkas Nurman.
