Pelita News | Kab. Cirebon – Forum Konsultasi Publik (FKP) RSUD Waled, Selasa (13/10), tak hanya membahas pelayanan, tapi juga menyoroti persoalan krusial: kepastian pembiayaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD yang nilainya mencapai sekitar Rp. 29 Miliar.
Isu ini mencuat karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Cirebon.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj. Eni Suhaeni, menegaskan bahwa tanpa kepastian pembiayaan, rumah sakit akan kesulitan memberikan pelayanan optimal.
“Kepastian pembiayaan sangat penting untuk mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,“ ujar Eni.
Menurutnya, selama ini masih ada pertanyaan di publik terkait status alokasi dan realisasi anggaran Rp. 29 miliar untuk PBI tersebut. Hal ini perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan spekulasi liar di masyarakat.
Eni meluruskan, kesiapan rumah sakit tidak cukup hanya dengan dokter dan gedung megah. Ada komponen vital lain yang membutuhkan dana besar setiap hari.
“Rumah sakit tidak hanya membutuhkan dokter dan sarana prasarana, tetapi juga dukungan anggaran untuk operasional, termasuk pengadaan obat-obatan,“ ungkapnya.
Artinya, jika pembiayaan PBI tidak pasti, maka pengadaan obat, operasional IGD, hingga pelayanan pasien kurang mampu bisa terdampak.
BUTUH KOORDINASI PEMDA – BPJS – RUMAH SAKIT
Eni juga menekankan pentingnya duduk bersama antara Pemerintah Daerah, BPJS Kesehatan, dan pihak rumah sakit untuk memperjelas mekanisme pembiayaan PBI. Tujuannya jelas, agar masyarakat yang memang berhak sebagai peserta PBI tetap bisa mengakses pelayanan kesehatan tanpa hambatan administratif.
“Koordinasi semua pihak diperlukan agar persoalan pembiayaan dapat ditangani dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,“ tegasnya.
Melalui FKP RSUD Waled ini, Dinkes berharap semua masukan menjadi bahan evaluasi serius. Sinergi antara Pemda, BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan masyarakat harus diperkuat demi menjamin pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, terutama bagi warga miskin yang menggantungkan hidupnya pada program PBI APBD senilai Rp. 29 miliar tersebut. @Ries
