Pelita News | Cirebonkab. – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon mulai menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pada 2027. Tak hanya mengembangkan inovasi digital SATRIA (Satu Peta Infrastruktur dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah), DPUTR juga menargetkan tender atau lelang dini pekerjaan infrastruktur sudah dapat dilaksanakan pada Januari 2027.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki pelaksanaan proyek fisik agar lebih terencana, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi teknis. Evaluasi terhadap kinerja kontraktor pada 2026 juga menjadi perhatian, terutama untuk mencegah keterlambatan pekerjaan dan persoalan kualitas hasil pembangunan.
Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon, Sunanto, S.STP., M.Si., menyampaikan hal tersebut saat sosialisasi inovasi SATRIA pada Senin (26/10/2026).
Menurutnya, persiapan pelaksanaan kegiatan sejak lebih awal diharapkan memberikan waktu yang lebih memadai bagi proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan di lapangan.
“Harapannya, pada 2027 pelaksanaan kegiatan infrastruktur bisa lebih baik dibandingkan 2026, khususnya pekerjaan fisik seperti jalan, jembatan, dan saluran air,” demikian arah kebijakan yang disampaikan Sunanto.
Target pelaksanaan tender atau lelang awal pada Januari 2027 diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola proyek infrastruktur di Kabupaten Cirebon.
Dengan persiapan yang dilakukan lebih awal, pelaksanaan pekerjaan diharapkan tidak terkesan terburu-buru akibat keterbatasan waktu. Perencanaan yang matang, kesiapan dokumen, pengawasan, serta pengendalian mutu menjadi faktor penting agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal dan spesifikasi yang ditetapkan.
DPUTR juga menaruh perhatian terhadap persoalan keterlambatan pekerjaan dan pengajuan adendum atau perubahan kontrak. Evaluasi diperlukan agar perubahan kontrak memiliki dasar yang jelas dan tidak menjadi alasan atas lemahnya perencanaan maupun pelaksanaan pekerjaan.
Pekerjaan jalan, jembatan, dan saluran air menjadi sektor yang membutuhkan pengawasan serius karena berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat serta keberlanjutan infrastruktur daerah.
Tak hanya mendorong percepatan pengadaan, DPUTR Kabupaten Cirebon juga menegaskan pentingnya evaluasi terhadap pihak ketiga atau kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah.
Kontraktor yang memiliki catatan buruk dalam pelaksanaan pekerjaan pada 2026 akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.
Sunanto menjelaskan, pihaknya memiliki penilaian terhadap kinerja penyedia jasa. Kontraktor yang dinilai tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik dapat tidak dilibatkan kembali dalam proses tender atau lelang 2027, sesuai hasil evaluasi dan ketentuan pengadaan yang berlaku.
Kebijakan tersebut menjadi sinyal bahwa kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis merupakan aspek penting dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.
Evaluasi kinerja penyedia jasa diharapkan dapat mendorong persaingan yang sehat sekaligus meningkatkan tanggung jawab kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah.
Dengan demikian, proses pengadaan tidak hanya berorientasi pada penetapan pemenang tender, tetapi juga perlu memastikan bahwa penyedia jasa memenuhi persyaratan serta mampu melaksanakan kontrak secara profesional.
Di sisi lain, DPUTR Kabupaten Cirebon mengembangkan SATRIA sebagai inovasi untuk mengintegrasikan data infrastruktur dan tata ruang ke dalam satu sistem informasi berbasis peta.
Inovasi ini dirancang untuk menghubungkan berbagai informasi pembangunan, mulai dari jaringan jalan, jaringan irigasi, pola ruang, hingga data pendukung lainnya. Melalui integrasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kebutuhan infrastruktur di setiap wilayah.
Selama ini, data infrastruktur dan tata ruang dapat tersebar di berbagai sumber informasi. Kondisi tersebut membutuhkan mekanisme integrasi agar data dapat dimanfaatkan secara lebih terkoordinasi oleh perangkat daerah terkait.
Melalui SATRIA, informasi pembangunan diharapkan dapat dianalisis berdasarkan lokasi, kondisi infrastruktur, serta kesesuaiannya dengan rencana pemanfaatan ruang.
Sebagai contoh, data jaringan jalan dapat dikaitkan dengan perkembangan kawasan dan kebutuhan konektivitas wilayah. Sementara itu, informasi jaringan irigasi dapat dianalisis bersama data kawasan pertanian untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan pembangunan maupun pemeliharaan.
Pendekatan ini berpotensi mendukung penyusunan prioritas program yang lebih terukur, memperkuat koordinasi lintas bidang, serta membantu pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Pengembangan SATRIA tidak hanya diarahkan untuk menghadirkan aplikasi atau dasbor digital. Lebih dari itu, inovasi ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola data pembangunan yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada tahap awal, pengembangan SATRIA difokuskan pada pembentukan fondasi sistem, konsolidasi data, penyusunan struktur informasi, serta pengembangan prototipe dasbor geospasial.
Tahapan selanjutnya mencakup standardisasi, validasi, dan integrasi data secara bertahap. Kualitas sistem nantinya akan sangat bergantung pada kelengkapan, akurasi, serta konsistensi pembaruan informasi yang digunakan.
Karena itu, keterlibatan berbagai bidang dan perangkat daerah menjadi faktor penting agar sistem tidak berhenti pada tahap pengembangan teknologi, tetapi benar-benar dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Sosialisasi yang dilaksanakan DPUTR Kabupaten Cirebon juga bertujuan membangun pemahaman bersama mengenai manfaat, tujuan, dan tahapan pengembangan SATRIA.
Pengembangan SATRIA dan target tender dini 2027 menjadi dua langkah yang diarahkan untuk memperkuat perencanaan pembangunan infrastruktur Kabupaten Cirebon.
Integrasi data diharapkan membantu pemerintah menentukan kebutuhan pembangunan secara lebih sistematis. Sementara itu, persiapan pengadaan sejak awal diharapkan memberikan ruang bagi pelaksanaan pekerjaan yang lebih terencana dan pengawasan yang lebih optimal.
Tantangan berikutnya adalah memastikan data SATRIA terus diperbarui dan benar-benar digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan, sekaligus menjaga agar proses tender, pelaksanaan kontrak, dan evaluasi penyedia jasa berjalan secara transparan serta sesuai ketentuan.
Dengan perencanaan yang matang, pengelolaan data yang terintegrasi, dan evaluasi kinerja kontraktor yang konsisten, DPUTR Kabupaten Cirebon berharap pembangunan jalan, jembatan, saluran air, dan infrastruktur lainnya pada 2027 dapat berjalan lebih tertib, tepat waktu, serta memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Masyarakat tentu berharap upaya tersebut tidak berhenti pada rencana dan inovasi, tetapi benar-benar terlihat melalui peningkatan kualitas infrastruktur yang dapat dirasakan langsung di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon.@Bams
