Pelita News | Kab. Cirebon – Tidak mau dicap kalah saing dengan rumah sakit swasta, RSUD Waled Kabupaten Cirebon tancap gas melakukan pembenahan total mutu layanan.
Langkah berani ini dimulai dengan membuka diri mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Selasa (13/10) di aula RSUD Waled.
Direktur RSUD Waled, dr. Deni Wirhana Surjono, menegaskan rumah sakit pemerintah harus naik kelas. Pelayanan tidak boleh kalah cepat, kalah ramah, dan kalah mutu dari swasta.
“RSUD Waled sedang berbenah serius. Kami ingin masyarakat Cirebon Timur tidak perlu jauh-jauh ke kota atau ke rumah sakit swasta untuk dapat pelayanan yang bermutu. Di Waled harus bisa dapat pelayanan yang sama baiknya, bahkan lebih humanis,“ tegasnya.
FKP kemarin tidak dihadiri orang sembarangan. Hadir lengkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj. Eni Suhaeni, Forkopimcam, Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC), kepala Puskesmas, tokoh masyarakat, hingga perwakilan warga.
Semua keluhan ditampung: soal antrean loket, keramahan petugas, kejelasan informasi, hingga kecepatan penanganan IGD.
“Kami tidak anti kritik. Justru kritik warga jadi bahan bakar kami untuk berbenah. Rumah sakit ini milik masyarakat, jadi standarnya harus sesuai kebutuhan masyarakat,“ ujar Deni.
Saat ini, manajemen RSUD Waled fokus pada tiga pembenahan utama:
1. Kecepatan dan Keramahan Layanan: Memangkas alur birokrasi yang berbelit, melatih ulang hospitality tenaga medis dan non-medis.
2. Keterbukaan Informasi: Warga berhak tahu jelas alur BPJS, jadwal dokter, hingga roadmap pengembangan rumah sakit.
3. Sinergi Lintas Sektor: Menguatkan kerja sama dengan Puskesmas, Kuwu, Koramil dan Polsek agar rujukan pasien lebih cepat dan terintegrasi.
Isu BPJS tidak aktif yang dikeluhkan warga juga jadi catatan penting. Deni memastikan, RSUD Waled tidak akan mempersulit pasien.
Prinsipnya, pasien dilayani dulu, selamatkan dulu. Urusan administrasi dibantu belakangan.
“Pelayanan medis tetap nomor satu. Jangan sampai warga takut berobat karena BPJS-nya nunggak. Kami bantu koordinasikan,“ jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, RSUD Waled bersama 65 rumah sakit se-Jawa Barat telah menandatangani MoU bersama Gubernur Jabar di Depok terkait kemudahan layanan JKN. Saat ini tinggal menunggu juknis resmi dari provinsi untuk langsung dieksekusi.
Langkah pembenahan ini menjadi sinyal kuat bahwa RSUD Waled tidak ingin hanya jadi rumah sakit alternatif, tapi jadi rumah sakit pilihan utama warga Cirebon timur.
“Target kami jelas, mutu layanan RSUD Waled harus setara bahkan melebihi swasta. Biar warga bangga berobat di rumah sakit pemerintah miliknya sendiri,“ pungkasnya. @Ries
