Pelita News I Indramayu – Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Dispara) Kabupaten Indramayu, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indramayu dan perwakilan dari 34 cabang olahraga (cabor) membahas pembiayaan untuk persiapan dan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. Rapat koordinasi yang digelar di aula dinas setempat, Kamis (17/9/2026) ini berjalan alot karena mekanisme pembiayaannya melalui Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dinilai cukup rumit dan tidak fleksibel.
Rapat tersebut membahas berbagai kebutuhan kontingen, mulai dari pembiayaan persiapan dan pelaksanaan pertandingan, peralatan latihan dan pertandingan, perlindungan atlet, pemeriksaan kesehatan, hingga mekanisme keberangkatan dan pertanggungjawaban anggaran.
Hadir dalam rapat tersebut Plt. Kepala Bidang Olahraga Dispara Kabupaten Indramayu Taufik Hidayat, Ketua Umum KONI Kabupaten Indramayu H. Yogi Kurniawan, Sekretaris Umum H. Maman Kostaman, serta perwakilan 34 cabor yang akan mengikuti Porprov Jabar 2026.
Dalam rapat tersebut, pengurus cabor mengusulkan agar pembiayaannya disalurkan melalui skema dana hibah ke KONI Indramayu.
Ketua Umum KONI Kabupaten Indramayu, H. Yogi Kurniawan, mengatakan, dari berbagai aspirasi yang disampaikan cabor, sala satu persoalan yang perlu segera mendapatkan kejelasan adalah mekanisme pembiayaan kontingen.
Menurutnya, sejumlah kebutuhan Porprov memiliki karakter yang cukup beragam dan membutuhkan pengelolaan yang menyesuaikan kondisi masing-masing cabor. Karena itu, muncul usulan agar dukungan anggaran pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah kepada KONI.
“Dari aspirasi cabor yang mengikuti rapat, penjelasan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dirasakan cukup rigid dan rumit. Karena itu, muncul usulan agar dukungan anggaran dapat diberikan dalam bentuk hibah kepada KONI, sehingga penggunaannya bisa lebih efektif dan fleksibel, tentunya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Yogi.
Yogi menegaskan, usulan hibah tersebut bukan semata-mata untuk mempermudah penggunaan anggaran, tetapi diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan riil kontingen yang terdiri dari berbagai cabor dengan karakter pertandingan berbeda.
Selain persoalan mekanisme pembiayaan, para cabor juga mengusulkan dukungan untuk pengadaan alat latihan, alat tanding, dan peralatan pertandingan yang diperlukan dalam persiapan maupun pelaksanaan Porprov.
“Yang kedua, ada tambahan usulan untuk alat latihan, alat tanding, dan peralatan pertandingan bagi cabor-cabor yang akan berlaga di Porprov,” katanya.
Aspirasi lain yang disampaikan berkaitan dengan perlindungan atlet dan official melalui dukungan asuransi selama mengikuti rangkaian kegiatan Porprov Jabar 2026.
Kebutuhan medical check-up bagi atlet dari sejumlah cabor juga menjadi bagian dari pembahasan. Menurut Yogi, kebutuhan tersebut perlu dimasukkan dalam perencanaan pembiayaan, baik melalui skema hibah maupun mekanisme penganggaran kegiatan yang nantinya ditetapkan.
“Termasuk kebutuhan medical check-up bagi cabor tertentu. Ini juga menjadi aspirasi yang dibahas, apakah pembiayaannya melalui skema hibah atau melalui kegiatan, tentu nanti disesuaikan dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Olahraga Dispara Kabupaten Indramayu, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa rapat tersebut belum menghasilkan keputusan final mengenai besaran maupun mekanisme penganggaran kontingen Porprov Jabar 2026.
Menurut Taufik, pemerintah daerah telah berupaya menyisipkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Porprov. Namun, besaran anggaran tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan masih harus melalui pembahasan lebih lanjut.
“Sebenarnya hasil rapat itu belum ada hasil final. Karena permintaan-permintaan dari cabor belum semuanya terpenuhi. Kita sudah berusaha menyisipkan anggaran untuk Porprov, tetapi angkanya juga berdasarkan kemampuan anggaran yang diberikan, bukan semata-mata dari permintaan kita,” ujar Taufik.
Ia juga mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan definitif mengenai pembagian anggaran antara KONI, National Paralympic Committee Indonesia (NPCI), dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI).
“Saya juga belum menentukan secara definitif pembagiannya. Antara KONI, NPCI, dan KORMI. Jadi masih dalam proses koordinasi dan pembahasan,” katanya.
Untuk kebutuhan kontingen KONI, Taufik menyebut terdapat angka sementara sekitar Rp2,1 miliar. Perhitungan tersebut mengacu pada jumlah kontingen yang akan diberangkatkan.
Berdasarkan informasi terakhir dari operator KONI Jawa Barat, jumlah kontingen yang sebelumnya diperkirakan sekitar 400 orang kini menjadi sekitar 452 orang.
“Dasarnya kita melihat entry by name yang sudah ditetapkan. Informasi terakhir dari operator KONI Provinsi, jumlahnya sekitar 452 orang. Dari jumlah kontingen tersebut, sementara anggarannya sekitar Rp2,1 miliar,” ungkapnya.
Namun, Taufik kembali menegaskan bahwa angka Rp2,1 miliar tersebut masih bersifat sementara dan belum menjadi keputusan akhir. Sala satu hal yang masih dibahas adalah mekanisme pembiayaan kegiatan, termasuk perjalanan atlet dan official serta SPPD.
Menurut Taufik, terdapat perbedaan karakter antara anggaran kegiatan yang berada di Dispara dengan dukungan hibah kepada KONI.
“Kalau untuk latihan dan pembinaan cabor, itu ada di hibah KONI. Sedangkan anggaran di kita lebih fokus kepada kegiatan, termasuk kebutuhan selama pelaksanaan di tempat pertandingan,” terangnya.
Usulan mengenai fleksibilitas pembiayaan juga disampaikan perwakilan Pengkab Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Kabupaten Indramayu.
Perwakilan Perbakin mempertanyakan kalua dana hibah tidak bisa diberikan dua kali, kenapa kabupaten/kota lain di Jabar yang menghadapi hal serupa bisa.
Selain itu, Perbakin menyoroti kebutuhan fleksibilitas keberangkatan atlet karena setiap cabor memiliki jadwal dan lokasi pertandingan yang berbeda.
Ia memberikan contoh, dalam cabang olahraga menembak terdapat atlet yang bertanding di Depok dan Cimahi dengan jumlah atlet serta jadwal pertandingan yang berbeda. Kondisi tersebut membuat waktu keberangkatan tidak dapat selalu diseragamkan.
“Artinya, kita harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kita ini membawa nama pemerintah daerah dan membawa nama Kabupaten Indramayu. Jangan sampai mekanisme administrasi justru membuat kita kesulitan menjalankan pertandingan,” katanya.
Persoalan pertanggungjawaban anggaran juga menjadi perhatian. Perwakilan Perbakin berharap sejak awal sudah terdapat mekanisme yang jelas sehingga cabor dapat menjalankan kegiatan tanpa menghadapi persoalan administrasi setelah pelaksanaan.
Ia mengusulkan agar KONI, Dispara, dan Inspektorat duduk bersama untuk menyepakati mekanisme penggunaan serta pertanggungjawaban anggaran Porprov.
“Lebih baik kita sekarang bicara langsung dengan Inspektorat. Kita tanyakan langsung, mekanismenya seperti apa, pertanggungjawabannya seperti apa, sehingga semuanya jelas dari awal,” katanya.
Menurutnya, kepastian mekanisme tersebut penting agar para atlet dan cabor dapat berkonsentrasi pada pertandingan dan pencapaian prestasi.
Sekum KONI, H. Maman Kostaman, menyebutkan seluruh hasil pembahasan dan aspirasi yang muncul dalam rapat akan dituangkan dalam notulen atau berita acara sebagai bahan tindak lanjut.
Dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi bahan koordinasi KONI bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu, termasuk untuk disampaikan kepada Bupati Indramayu dan DPRD Kabupaten Indramayu.
“Kesepakatan pertemuan tadi dituangkan dalam notulen atau berita acara rapat. Selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati dan DPRD sebagai bahan untuk pembahasan dan tindak lanjut. Harapannya, kebutuhan atlet dan cabor dapat terwadahi dengan baik,” sebutnya. @safaro
