Pelita News | Cirebon Timur – Warga Desa Sindang Kempeng, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, melakukan aksi damai di depan Kantor Kepala Desa, Kamis (17/7/2025). Mereka mempertanyakan kejelasan penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2024 dan 2025, khususnya terkait program ketahanan pangan yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Aksi tersebut digelar oleh Forum Warga dan Masyarakat Peduli Sindang Kempeng sebagai bentuk kekecewaan atas mangkraknya sejumlah program desa. Salah satu sorotan utama adalah peternakan ayam yang hanya menyisakan kandang tanpa aktivitas dan kebun durian yang hanya berisi pohon tanpa perawatan memadai.
Koordinator aksi, Taufik Hidaya, menyebut, ketidakjelasan realisasi anggaran sudah berlangsung sejak awal 2024. Bahkan, dugaan penyimpangan mulai mencuat karena program yang dibiayai dana desa tak kunjung terealisasi maksimal.
“Forum warga dan masyarakat peduli Desa Sindang Kempeng menuntut Kepala Desa mundur dari jabatannya. Kami menduga ada penyimpangan dana desa pada tahun 2024 dan 2025, terutama pada program ketahanan pangan. Buktinya, kandang ayam kosong, dan kebun durian hanya ditanami pohon saja,” kata Taufik saat audiensi.
Taufik juga menyebut, hingga tahap pertama tahun 2025, terdapat dana sekitar Rp300 juta yang belum digelar, padahal sudah cair. Sementara untuk ketahanan pangan tahun 2024, dari total dana sekitar Rp400 juta, yang terealisasi hanya sekitar Rp48 juta.
“Yang lebih parah, saat kami minta pertanggungjawaban, para perangkat desa dan Kepala Desa justru saling lempar tanggung jawab. Ini sangat tidak mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Tak hanya menyoal anggaran, warga juga menuntut penyelesaian sengketa tanah yang hingga kini belum ada kejelasan penyelesaiannya.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Desa Sindang Kempeng, Yaya, mengakui adanya anggaran ketahanan pangan yang belum tersalurkan. Ia menyebut, dana senilai Rp160 juta memang belum dipindahkan ke rekening Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena proses administrasi dan kepengurusan BUMDes yang baru terbentuk.
“Untuk ketahanan pangan memang terpisah, dan tadi sudah diakui oleh PPKD bahwa dananya belum direalisasikan. Dana itu masih ada, belum disalurkan karena menunggu pengelolaan dari BUMDes yang baru terbentuk,” kata Yaya saat diwawancarai.
Yaya menegaskan, tidak ada program fiktif. Ia mengatakan seluruh berkas dan laporan terkait dana desa sudah dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten untuk diperiksa lebih lanjut.
“Kami tidak pernah menyatakan program itu fiktif. Saat ini Inspektorat sedang melakukan pemeriksaan lapangan. Kalau nanti hasil audit menyatakan ada dana yang harus dikembalikan, kami siap bertanggung jawab,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yaya menyebut semua laporan warga terkait anggaran sudah dikumpulkan dan menjadi bagian dari proses investigasi oleh Inspektorat. Ia menyatakan bahwa laporan penggunaan dana, terutama yang menyangkut proyek ketahanan pangan seperti peternakan ayam dan kebun durian, tengah dalam pengawasan pihak berwenang.
“Kita tunggu saja hasil pemeriksaan dari Inspektorat. Nanti akan ketahuan berapa yang harus dipertanggungjawabkan dan dikembalikan jika memang ada kekeliruan,” ujarnya.
Sementara itu, warga berharap hasil audit segera diumumkan secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan. Mereka juga meminta pemerintah kabupaten turun langsung mengawasi dan menindaklanjuti temuan-temuan di lapangan.
Aksi warga ini bukan kali pertama terjadi di Desa Sindang Kempeng. Warga menilai pemerintahan desa saat ini tidak berjalan dengan kondusif. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya perangkat desa yang mengundurkan diri.
“Sudah ada 12 orang perangkat desa yang keluar. Itu membuktikan iklim pemerintahan desa tidak sehat. Kami ingin perubahan yang nyata,” kata Taufik.
Mereka juga mendesak agar Kepala Desa memberikan laporan realisasi anggaran yang pernah dijanjikan melalui surat pernyataan tanggung jawab sejak 18 Februari 2025. Namun hingga aksi ini digelar, warga mengaku belum menerima rincian tersebut. @Ries
