Indramayu.PN
Kabupaten Indramayu masuk dalam kelompok tiga besar daerah yang berhasil menurunkan angka stunting (gagal tumbuh) pada balita di Jawa Barat.
Hasil survei kasus gizi balita versi Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) sampai akhir tahun 2021, stunting di Kabupaten Indramayu menurun drastis di angka 14,4 persen.
Padahal sebelumnya prevalansi stunting di Kabupaten Indramayu pada tahun 2019 tercatat sebanyak 29,19 persen.
Itu artinya, selama dua tahun terakhir, Kabupaten Indramayu berhasil menurunkan prevalansi stunting lebih dari 50 persen kasus.
“Alhamdulillah, (penurunan stunting) semua berkat kerja keras pemerintah dan masyarakat untuk menekan kasus gizi balita di Kabupaten Indramayu,” ungkap Bupati Indramayu, Nina Agustina, didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Deden Bonni Kosawara, Selasa, 28 Desember 2021.
Sebelumnya, Nina menyiapkan sebuah tim yang bertugas mengatasi kasus stunting. Mereka terdiri dari unsur kesehatan, kader pembangunan manusia dan TP PKK.
Unsur lain yang dilibatkan adalah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Tim ini disebut tim Gesit (Gerakan Penurunan Stunting Indramayu Terpadu). Mereka dibentuk mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa.
Nina menjelaskan, semua unsur dilibatkan secara terpadu. Dan seluruh anggaran, perencanaan dan kebijakan stunting yang ada di seluruh OPD akan menjadi satu.
Secara rinci Nina menjelaskan, tim dari unsur kesehatan misalnya, akan diisi oleh petugas gizi, petugas kesehatan lingkungan dan bidan desa.
Sementara itu Deden Bonni Koswara, menyebutkan, berdasarkan data Riskesdas tahun 2018-2019, prevalensi kasus stunting di Kabupaten Indramayu mencapai 29,19 persen, dari total balita yang mencapai 129 ribu. Dengan prevalensi itu, maka jumlah balita stunting mencapai sekitar 40 ribu balita.
Namun Deden mengatakan data itu berbeda dengan data real update hasil bulan penimbangan balita yang dilakukan puskesmas. Hingga Oktober 2021 jumlah balita yang tercatat stunting hanya ada 6.120 balita.
“Namun, data yang diakui oleh Bappenas adalah Riskesdas. Jadi kami masih menunggu hasil Riskesdas 2023,” tandas Deden. (Duliman)
