Kab.Indramayu, PN
Keseriusan Pemkab Indramayu untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, efektif, dan transparan bagi masarakat Indramayu terus dilakukan. Salah satu keseriusan tersebut yakni segera dibangunnya gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Jalan Gatot Soebroto Indramayu pada tahun 2020 ini.
Untuk mempersiapkan bangunan dan kesiapan SDM pada MPP tersebut, tim dari Pemkab Indramayu meliputi BKPSDM, Bappeda, Inspektorat, BKD, DPUPR, DPMPTSP, Diskominfo, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, dan Bagian Tata Pemerintahan yang dipimpin langsung Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), kemarin.
Kepala BKPSDM Kabupaten Indramayu, Wahidin mengatakan, rencana Pemkab Indramayu membangun MPP merupakan program kerja yang harus segera terwujud pada tahun 2020 ini. Selain bangunan fisik, keberadaan MPP juga harus didukung oleh kesiapan SDM, teknologi, serta pendukung lainnya.
Kedatangan tim dari Pemkab Indramayu untuk melakukan konsultasi terkait dengan berbagai hal yang berkaitan dengan MPP tersebut, karena saat ini Pemkab Indramayu sangat serius untuk menciptakan pelayanan public yang semakin baik. Bahkan Pemkab Indramayu juga telah melakukan studi komperhensif terkait MPP ke Kabupaten Banyumas yang dipimpin oleh Plt. Bupati Indramayu Taufik Hidayat beberapa waktu lalu.
“Keluhan pelayanan public masih ada di kita, untuk itu dengan MPP akan semakin mudah dalam memberikan pelayanan karena masyarakat semakin pasti untuk mendapatkan pelayanan. Dengan MPP semua pelayanan akan dilaksanakan dalan satu atap,” kata Wahidin.
Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Indramayu, Suryono menjelaskan, bangunan MPP ini segera dibangun pada tahun 2020 ini. Lokasinya berada di Jalan Gatot Soebroto (depan Kodim 0616 Indramayu) atau di tanah kosong eks Dinas Tenaga Kerja dengan luas 8.112 meter persegi.
Bangunan MPP akan terdiri 2 lantai, latai dasar digunakan sebagai area pelayanan public sementara lantai 2 digunakan sebagai Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan rencana anggaran sebesar Rp.12 miliar. (san)
