Pelita News | Kab. Cirebon – Proyek pembangunan kolam RAS Budidaya Ikan Tematik milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tengah berjalan di 10 desa di Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon menjadi sorotan publik. Pada tahapan pembangunan tersebut tidak ditemukan satu pun papan informasi proyek yang terpasang.
Tidak ada nama kegiatan. Tidak ada nilai anggaran. Tidak ada sumber dana. Tidak ada jangka waktu pelaksanaan. Tidak ada nama pelaksana. Kamis 19 November 2026.
Padahal proyek ini bukan proyek kecil. Ini adalah program prioritas nasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Di setiap desa yang dikunjungi, Pelita News pun mencoba mengonfirmasi ke pemerintah desa. Jawabannya nyaris seragam. Mereka membenarkan adanya pembangunan kolam ikan dari KKP yang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya, tetapi tidak mengetahui berapa nilai anggarannya.
10 desa tersebut diantaranya Desa Ciawijapura, Ciawiasih, Sampih, Susukantonggoh, Susukanlebak, Wilulang, Curug, Curug Wetan, Susukanagung dan Kaligawe Wetan.
Salah satu kuwu atau kepala desa yang ditemui Pelita News mengaku tidak pernah menerima salinan Rencana Anggaran Biaya, kontrak, maupun dokumen resmi lainnya.
“Program ini dari KKP, untuk kolam ikan tematik, pelaksananya PT Adhi Karya. Besar nilai anggarannya kami tidak tahu dengan jelas,“ ujarnya ketika berbincang dilokasi pekerjaan.
Pernyataan serupa juga disampaikan kepala desa lainnya. Mereka mengaku hanya menjadi pihak penerima manfaat dan mengelola aset.
“Kami hanya tahu ada pembangunan kolam oleh PT Adhi Karya, tapi berapa anggarannya, apa saja yang dibangun, itu kami sama sekali tidak tahu,” ungkapnya.
Bagi sebagian orang, papan proyek dianggap sekadar formalitas. Padahal dalam pembangunan yang menggunakan uang negara, papan proyek adalah alat pengawasan paling dasar dan paling mudah bagi warga.
Tanpa papan proyek, warga tidak bisa mengetahui ini proyek apa, uangnya berapa, dikerjakan siapa, dan kapan harus selesai.
“Ini mau buat hotel atau kolam atau apa, kita tidak tahu. Kalau tidak ada papan informasi, bagaimana masyarakat mau mengawasi?” ujar Agus salah seorang warga saat memantau dilokasi proyek.
Kondisi ini juga membuat warga mempertanyakan kualitas material yang digunakan serta standar keselamatan kerja di lokasi pembangunan.
Program ini merupakan program prioritas pemerintah pusat untuk ketahanan pangan dan swasembada protein nasional. Ikan diharapkan menjadi sumber protein murah dan mudah didapat di tingkat desa dan kelurahan.
Sistem yang digunakan dalam program ini adalah RAS atau Recirculating Aquaculture System, yaitu sistem resirkulasi, dan di beberapa lokasi menggunakan sistem bioflok. Intinya, air kolam disaring dan dipakai lagi, sehingga hemat air, hemat lahan, dan ikan bisa dibudidayakan dengan padat tebar tinggi.
Secara nasional, program ini ditargetkan dibangun bertahap hingga puluhan ribu titik di berbagai daerah hingga tahun 2029. Pada tahap awal tahun 2026, pembangunan ditargetkan di ribuan lokasi yang tersebar di enam provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Banten, Jawa Barat, dan Lampung. Khusus untuk skema yang masuk pengawalan Kejaksaan Agung, targetnya adalah seribu lima ratus lokasi untuk program Mini RAS ini.
Setiap lokasi membutuhkan lahan minimal seribu meter persegi. Bantuan yang diberikan berupa pembangunan dua puluh unit kolam, bak filtrasi dan tandon air, gudang pakan, pagar dan saluran pendukung, serta sistem resirkulasi dan filtrasi air. Selain bangunan fisik, penerima juga mendapatkan benih ikan, pakan, obat ikan, dan pelatihan operator, serta dukungan penambahan daya listrik.
Pelaksanaan program ini diatur melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2026 tentang penggunaan metode penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Artinya, tidak ada lelang terbuka seperti pengadaan biasa. Karena itu, transparansi di lapangan lewat papan proyek menjadi semakin penting, karena itu satu-satunya sarana pengawasan yang mudah diakses warga.
Dalam standar program ini, seharusnya ada dua jenis papan yang terpasang. Pertama, papan proyek konstruksi saat pengerjaan, yang dipasang pelaksana di lokasi yang mudah terlihat. Papan ini memuat nama kegiatan, nomor kontrak, nilai anggaran, sumber dana dari APBN Tahun Anggaran 2026, waktu pelaksanaan, dan nama pelaksana.
Kedua, papan identitas penerima bantuan dipasang permanen setelah selesai dikerjakan.
Kewajiban pemasangan papan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa setiap proyek yang menggunakan anggaran negara wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk melalui papan informasi proyek di lokasi kegiatan.
Secara nasional, program ini masuk dalam pengawalan Pengamanan Pembangunan Strategis oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung, dengan total nilai proyek mencapai puluhan triliun rupiah untuk tiga program, yakni Pengembangan Budi Daya Ikan Darat Tematik Mini RAS tahun 2026, Mina Padi, serta Revitalisasi Tambak di Pantura Jawa Barat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak KKP, PT Adhi Karya (Persero) Tbk selaku pelaksana proyek, maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon belum memberikan klarifikasi resmi terkait tidak adanya papan informasi proyek di 10 desa tersebut.
Pelita News membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. @Ries













