Pelita News I Indramayu – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon bersama Bank BJB dan Pemerintah Kabupaten Indramayu memperkuat sinergi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi keuangan bersama industri jasa keuangan dengan tema “Dorong PMI Sejahtera, Sinergi Akses Keuangan dan Kemitraan.”
Kegiatan yang dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI, Kardaya Marnika, perwakilan LPK dan sekitar 300 calon pekerja migran tersebut dipusatkan di Swisbellin, Indramayu, Rabu (14/101/2026).
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk membekali peserta dengan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, pemanfaatan layanan jasa keuangan formal, serta perencanaan masa depan sebelum bekerja di luar negeri.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan edukasi keuangan merupakan bekal penting bagi calon PMI agar mampu mengelola penghasilan secara bijak, terencana, dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan bekerja di luar negeri tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari kemampuan mengubah hasil kerja menjadi tabungan, aset produktif, dan modal usaha.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengenalkan konsep perencanaan keuangan yang baik dan sistematis kepada calon pekerja migran. Harapannya, setelah tiga, lima, bahkan sepuluh tahun bekerja di luar negeri, mereka dapat kembali ke Indonesia dengan memiliki aset yang menunjang kehidupan masa depan,” ujar Agus.
Ia menegaskan, edukasi tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, perbankan, serta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). OJK berharap materi literasi dan inklusi keuangan dapat menjadi bagian dari pembekalan calon PMI sebelum keberangkatan, sehingga mereka tidak hanya memiliki kompetensi kerja, tetapi juga kecakapan mengelola penghasilan.
Agus juga mengingatkan calon PMI agar waspada terhadap investasi ilegal dan tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat. Pemahaman mengenai produk keuangan, legalitas lembaga jasa keuangan, serta risiko investasi diperlukan agar hasil kerja keras selama di luar negeri tidak hilang akibat penipuan atau keputusan keuangan yang keliru.
Pemimpin Regional 3 Bank BJB, Asep Wahyu Ismail, menyampaikan bahwa kolaborasi bersama OJK merupakan langkah awal untuk memperkuat dukungan sektor perbankan terhadap kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya.
Menurut Asep, calon PMI perlu mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai perencanaan keuangan, kebiasaan menabung, pengelolaan pendapatan, serta pemanfaatan layanan perbankan untuk kebutuhan produktif.
“Ini menjadi titik awal bagi kami untuk berkolaborasi. Bukan sekadar menyampaikan informasi tentang layanan perbankan, tetapi juga mengedukasi mereka tentang bagaimana mengelola uang dengan baik, sehingga hasil kerja mereka di luar negeri benar-benar bisa dirasakan manfaatnya,” katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Drs. Aan Hendrajana, M.Si., mengapresiasi sinergi OJK, Bank BJB, dan anggota DPR RI Komisi XI, Kardaya Warnika, dalam mendukung peningkatan kesejahteraan calon pekerja migran.
Aan menilai edukasi keuangan perlu dilanjutkan melalui berbagai program pembekalan, termasuk dengan melibatkan LPK di Kabupaten Indramayu. Dengan demikian, calon PMI tidak hanya memperoleh keterampilan untuk bekerja di negara tujuan, tetapi juga memahami cara mengelola pendapatan dan mempersiapkan kehidupan setelah kembali ke Tanah Air.
“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya sampai di sini. Ke depan, edukasi seperti ini bisa disampaikan kembali melalui LPK, sehingga ada materi pembekalan tentang pengelolaan keuangan bagi para calon pekerja migran,” ujar Aan.
Anggota DPR RI Komisi XI, Kardaya Warnika, menegaskan bahwa pekerja migran merupakan pahlawan keluarga yang berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Oleh sebab itu, mereka perlu mendapatkan dukungan, kemudahan pelayanan, dan perlindungan yang memadai sejak persiapan keberangkatan hingga kembali ke Indonesia.
Kardaya menyoroti masih adanya calon pekerja migran yang menghadapi kesulitan pembiayaan keberangkatan hingga terpaksa meminjam uang kepada rentenir. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar calon PMI tidak terbebani persoalan ekonomi sebelum mulai bekerja.
“Jangan sampai pahlawan-pahlawan ini justru sengsara ketika mau berangkat kerja. Mereka harus didukung dan diberikan kemudahan, bukan justru dibebani,” tegasnya.
Selain itu, Kardaya mengusulkan penyediaan fasilitas penjemputan yang layak bagi PMI asal Indramayu yang kembali dari luar negeri. Ia berharap pemerintah dan pihak terkait dapat membangun mekanisme pelayanan yang aman, nyaman, serta transparan guna mencegah pemerasan maupun pungutan yang tidak jelas.
Menanggapi usulan tersebut, Aan Hendrajana menyatakan akan menyampaikan gagasan itu kepada Bupati Indramayu untuk dibahas lebih lanjut, termasuk mengenai mekanisme pelaksanaan, koordinasi lintas pihak, dan kebutuhan anggaran.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Endang Ismiati, S.STP., M.Si., menegaskan bahwa perlindungan calon PMI harus dilakukan secara menyeluruh. Selain memastikan kesiapan kompetensi sebelum penempatan di negara tujuan, pemerintah juga perlu mendukung peningkatan literasi keuangan agar calon pekerja migran mampu mengelola hasil kerja secara bijak.
“Ini merupakan bentuk kehadiran Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama OJK untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Perlindungan itu bukan hanya dari sisi kompetensi sebelum mereka berangkat ke negara penempatan, tetapi juga melalui edukasi literasi keuangan,” ujar Endang.
Ia berharap kolaborasi antara Disnaker, OJK, Bank BJB, pemerintah daerah, dan LPK dapat terus dikembangkan sehingga calon PMI memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan ekonomi selama bekerja di luar negeri maupun setelah kembali ke kampung halaman. @safaro
