Pelita News I Indramayu – Kasus keracunan makanan yang terjadi di SMA Negeri 1 Tukdana, Kabupaten Indramayu, mendapat perhatian serius dari Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Indramayu, Sadar, S.Pd.
Menurutnya, dengan jumlah korban yang dilaporkan mencapai lebih dari 100 orang, Ia mendorong agar seluruh korban mendapatkan penanganan dan fasilitas kesehatan secara optimal.
“Pertama, saya memastikan dan mendorong agar kejadian keracunan di SMA Negeri 1 Tukdana yang mengonsumsi makanan dari SPPG Desa Kerticala ini menjadi perhatian serius. Saya meminta kepada pemerintah agar memastikan seluruh korban yang mengalami keracunan mendapatkan fasilitas, terutama dalam hal penanganan kesehatan dan kebutuhan lainnya,” ujar Sadar, usai mengikuti sidang paripurna Hari Jadi ke – 499 Kabupaten Indramayu Tahun 2026, di ruang sidang utama DPRD setempat, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, apabila masih terdapat masyarakat atau korban yang belum mendapatkan fasilitas penanganan, pihak SPPG juga perlu mengambil tanggung jawab terhadap para korban.
“Kalaupun memang ada masyarakat yang belum ter-cover atau belum terfasilitasi, saya meminta kepada pihak SPPG agar bertanggung jawab kepada korban. Sekecil apa pun biaya yang dikeluarkan korban akibat kejadian ini, mohon dapat difasilitasi,” tegasnya.
Selain penanganan terhadap korban, Ia juga mendorong dinas terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG Desa Kerticala. Evaluasi tersebut mencakup penerapan standar operasional prosedur (SOP), kebersihan, higienitas makanan, hingga proses pengolahan dan distribusi makanan.
“Saya juga meminta kepada dinas-dinas terkait untuk mengevaluasi SPPG yang ada di Desa Kerticala, terutama terkait SOP, higienitas dan hal-hal lainnya. Untuk sementara, saya meminta agar operasionalnya dihentikan terlebih dahulu sampai hasil uji laboratorium memastikan makanan tersebut aman,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD terbuka untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi SPPG maupun ke sekolah apabila diperlukan. Namun, sejauh ini pihaknya telah menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat terkait dampak kejadian tersebut.
“Memang nanti kita bisa jadwalkan kunjungan ke lokasi. Sejauh ini kami juga sudah banyak menerima pengaduan dari masyarakat. Bahkan tadi malam ada masyarakat Desa Kerticala yang menyampaikan nota atau bukti biaya fasilitas kesehatan setelah mendapatkan perawatan,” ungkapnya.
Menindaklanjuti laporan tersebut, dirinya mengaku telah berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk meminta SPPG mengganti biaya pengobatan yang telah dikeluarkan masyarakat.
“Setelah saya koordinasi dengan Pak Camat, kami meminta kepada pihak SPPG agar biaya tersebut bisa diganti. Ternyata masyarakat yang mengalami keracunan juga ada beberapa yang melaporkan kepada kami,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah korban memilih mendapatkan pemeriksaan melalui dokter di rumah atau fasilitas kesehatan lainnya dengan biaya yang relatif kecil, mulai dari sekitar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu. Meski nominalnya tidak besar, menurutnya biaya tersebut tetap perlu menjadi perhatian dan difasilitasi oleh pihak SPPG.
“Walaupun nilainya tidak seberapa, ada yang Rp100 ribu, Rp200 ribu, itu juga mohon bisa difasilitasi oleh SPPG. Karena masyarakat tetap mengeluarkan biaya untuk mendapatkan penanganan kesehatan,” katanya. @safaro
