Pelita News I Indramayu – Fasilitas Pertamina di Indramayu, merupakan sala satu hub energi paling modern dan strategis di Indonesia. Mengintegrasikan fasilitas eksplorasi minyak dan gas (hulu), pengelolaan kilang pengolahan minyak (hilir) dan terminal penampungan serta distribusi migas ke seluruh penjuru negeri. Kawasan ini memegang peranan vital dalam mengamankan pasokan energi nasional, khususnya untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya.
Melihat pentingnya peran Pertamina Grup Indramayu, sinergi yang berkelanjutan tentunya menjadi pilar penting dalam terus menjaga ketahanan energi nasional.
Sejalan dengan hal tersebut serta dalam upaya memperkuat pilar ketahanan energi nasional, jajaran hulu dan hilir Pertamina menunjukkan kolaborasi strategis tingkat tinggi, dimana PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Refinery Unit Balongan bertindak sebagai tuan rumah dalam memfasilitasi kunjungan kerja dan diskusi bersama Dewan Energi Nasional (DEN) serta SKK Migas yang berlangsung di Ruang Strategic Command Centre, Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (27/6/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum krusial yang mempertemukan pemangku kebijakan energi nasional dengan para pelaksana di lapangan untuk membahas langkah taktis program Cadangan Penyangga Energi (CPE) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024. Sala satu fokus utama pemaparan mendalam dalam kegiatan ini adalah potensi Indramayu ditetapkan sebagai sala satu lokasi strategis penempatan infrastruktur CPE di Indonesia.
Direktur Operasi PT Pertamina Patra Niaga, Didik Bahagia, menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi yang terjalin erat antara entitas hulu dan hilir Pertamina dalam memfasilitasi agenda strategis ini.
“Infrastruktur kilang dan terminal di Balongan senantiasa siap mendukung penuh program-program strategis Pemerintah Pusat, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan energi di tengah dinamika global,” ujar Didik dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).
Senada dengan hal tersebut, Ir. Imam Purwanto, S.T., IPU, CFSP selaku perwakilan SKK Migas menegaskan komitmen sektor hulu untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset negara.
“Kolaborasi aktif ini diharapkan mampu melahirkan solusi integratif yang efisien, sehingga fasilitas yang ada dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi ketahanan energi nasional tanpa mengganggu keberlangsungan operasional produksi migas eksisting,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Dr.Ir.
Mohamad Kholid Syaerazi, M.Si, memberikan arahan komprehensif mengenai peta jalan pemenuhan CPE ke depan. Dia menjelaskan bahwa berdasarkan Perpres 96/2024, penyediaan CPE yang mencakup minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM/bensin), dan LPG merupakan kewajiban yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat hingga tahun 2035 mendatang.
“DEN memiliki peran mengatur jenis, jumlah, waktu, serta lokasi CPE, yang nantinya akan diputuskan dan ditetapkan secara resmi dalam Sidang Anggota DEN. Sinergi antara hulu dan hilir Pertamina hari ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki kapabilitas domestik yang solid untuk merealisasikan kemandirian dan ketahanan energi dari hulu ke hilir,” tegas pimpinan tim DEN tersebut.
Pengelolaan teknis CPE ini nantinya berada di bawah tanggung jawab Menteri ESDM dengan melibatkan BUMN, Badan Usaha, dan/atau Bentuk Usaha Tetap di bidang energi, di mana pendanaannya bersumber dari APBN maupun sumber pembiayaan lain yang sah.
Kunjungan kerja ke Balongan ini diharapkan segera ditindaklanjuti dengan asesmen final guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan dibawa ke dalam Sidang Anggota maupun Sidang Paripurna DEN. @ safaro
