Pelita News | Cirebon Timur – Berbagai elemen pergerakan dan masyarakat di Cirebon Timur menggelar konsolidasi Akbar terkait rencana Aksi Protes Jalan Rusak di ruas Mertapada–Gemulung Tonggoh, Selasa malam (5/5/2026). Agenda konsolidasi ini melibatkan ASPECS (Aliansi Peduli Cirebon Selatan), SABER (Sedulur Astanajapura Bersatu), GMCT (Gerakan Mahasiswa Cirebon Timur), Rakyat MERDESA, serta perwakilan desa terdampak.
Mereka memastikan aksi turun ke jalan akan digelar pada Selasa, 12 Mei 2026 sebagai akumulasi kekecewaan atas infrastruktur yang lama diabaikan. Konsolidasi Akbar dan Teknis Lapangan digelar sebagai langkah pematangan aksi menyikapi kondisi Ruas Jalan Mertapada–Gemulung Tonggoh yang sudah lama mengalami kerusakan berat tanpa penanganan serius dari pemerintah.
Koordinator Lapangan (Korlap), Daud, menegaskan gerakan ini lahir dari kesadaran kolektif warga dan tidak berdiri sendiri. “Pokoknya aksi ini tidak bisa dibeli. Ini murni suara rakyat yang sudah terlalu lama diabaikan,” tegasnya.
Refleksi Hari Pendidikan Nasional & May Day
Secara resmi ia juga mengumumkan jadwal aksi sekaligus menegaskan di balik gerakan ini memiliki makna reflektif terhadap momentum nasional.
“Aksi ini akan dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Mei 2026 dan merupakan refleksi kita terhadap Hari Pendidikan Nasional dan May Day. Kita ingin menegaskan bahwa pendidikan dan kesejahteraan tidak bisa dipisahkan dari infrastruktur yang layak,” imbuh Daud.
Lebih lanjut Daud mengungkapkan, saat ini jalan rusak sudah sangat berdampak langsung pada akses pendidikan anak-anak dan mobilitas masyarakat. “Jalan hancur, anak sekolah terlambat, warga jadi korban kecelakaan karena jalan berlubang. Mau sampai kapan ini dibiarkan, ini soal hak dasar,” katanya.
Surati Pemkab, DPRD Dapil 7, dan Dinas Terkait
Usai berlangsungnya acara konsolidasi, Sekretaris Lapangan (Seklap), Bung Alip, menyatakan akan segera melayangkan surat resmi kepada para pemangku kebijakan. Tujuannya, meminta duduk bersama untuk mendengar langsung tuntutan warga.
“Kami akan bersurat ke Pemkab Cirebon, Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon/Dapil 7 dan dinas terkait, agar bisa duduk bersama, mendengarkan, dan merealisasikan tuntutan kami. Jangan hanya kata penenang semata. Ini harus benar-benar nyata, karena ini adalah hak warga negara Indonesia sepenuhnya,” ujarnya.
Ancaman Aksi Lanjutan Berlipat Ganda Lebih Besar
Konsolidasi menghasilkan sikap dan peringatan tegas. Jika tidak ada respons konkret, gelombang aksi lanjutan dengan skala lebih besar siap digelar. “Jika tidak hadir dan tidak memenuhi tuntutan kami, maka kami akan aksi kembali. Dan saya percaya, kami ada dan akan berlipat ganda. Suara perlawanan dari timur ini akan terus membara,” tutup Bung Alip.
Konsolidasi ini menjadi penanda bahwa gerakan masyarakat tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah terorganisir dan siap menempuh langkah-langkah strategis demi menuntut hak dasar atas infrastruktur yang layak. @Ries
