Pelita News | Cirebon Timur – Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon kini menjadi sorotan tajam. Tokoh masyarakat R. Hamzaiya menilai bahwa mandeknya perbaikan jalan di wilayah Cirebon Timur mencerminkan lemahnya tata kelola pembangunan dan minimnya keberpihakan terhadap kebutuhan rakyat.
Meski berbagai janji telah dilontarkan sejak awal tahun, hingga pertengahan Juli, tidak terlihat satu pun alat berat maupun tanda-tanda konkret dimulainya pekerjaan di lapangan. Situasi ini memicu kekecewaan mendalam dari masyarakat.
“Jangan sampai DPUTR hanya sibuk dengan prosedur di atas kertas, sementara rakyat terus menderita karena jalan rusak. Jika perencanaan tak disertai pelaksanaan, maka itu hanya menjadi dokumen tanpa makna,” ucap Hamzaiya dengan nada serius.
Ia juga menyoroti sikap salah satu pejabat di lingkungan Bina Marga DPUTR yang dinilai tidak mencerminkan sense of crisis terhadap kondisi riil masyarakat. Dalam situasi seperti ini, sikap pasif dan birokratis justru memperkeruh suasana.
“Kami bukan anti-administrasi, tapi jangan sembunyikan ketidakseriusan dengan dalih prosedur. Pemerintah seharusnya menjadi solusi, bukan sumber frustrasi,” tambahnya.
Lebih jauh, Hamzaiya mengingatkan bahwa tanggung jawab tertinggi pembangunan berada di tangan kepala daerah. Ia berharap Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, tidak abai terhadap keresahan masyarakat Cirebon Timur.
“Kami paham birokrasi itu kompleks, tapi bukan berarti bupati bisa lepas tangan. Ini bukan soal jalan semata, tapi soal kepercayaan rakyat yang sedang diuji,“ imbuhnya.
Di tengah harapan yang makin menipis, masyarakat bersiap menyampaikan sikap dengan cara yang sah dan konstitusional. Gelombang mosi tidak percaya, berupa spanduk dan aksi simbolik, akan menjadi cerminan akumulasi kekecewaan. @Ries
